Keuangan

Cara Menkeu Sri Mulyani Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Iuran Bulanan Dinaikan Sebesar Ini 

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, jika jumlah iuran tidak dinaikkan, defisit BPJS Kesehatan yang tadinya diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun.

Cara Menkeu Sri Mulyani Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Iuran Bulanan Dinaikan Sebesar Ini 
Dok Tribunkaltim.co
Ratusan warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tengah mengantre di loket pendaftaran Kantor Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, Rabu (10/12/2014) 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kali ini dikabarkan defisit BPJS Kesehatan.

Tentu saja defisit BPJS Kesehatan ini membuat pemerintah untuk memutar otak supaya bisa diatasi. 

Kabarnya, defisit BPJS Kesehatan ini akan terapkan strategi naikan tarif iuran. 

Melalui Kementerian Keuangan memberikan usulan kenaikan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100 persen.

Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per peserta.

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 dan kelas III di angka yang sama untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

"Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved