Keuangan

Cara Menkeu Sri Mulyani Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Iuran Bulanan Dinaikan Sebesar Ini 

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, jika jumlah iuran tidak dinaikkan, defisit BPJS Kesehatan yang tadinya diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun.

Cara Menkeu Sri Mulyani Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Iuran Bulanan Dinaikan Sebesar Ini 
Dok Tribunkaltim.co
Ratusan warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tengah mengantre di loket pendaftaran Kantor Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, Rabu (10/12/2014) 

Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat bersama dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Berpotensi Defisit Rp 32,8 Triliun Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, jika jumlah iuran tidak dinaikkan, defisit BPJS Kesehatan yang tadinya diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun, dari yang sebelumnya Rp 28,3 triliun.

Perhitungan defisit tersebut sudah memperhitungan besaran defisit tahun lalu yang mencapai Rp 9,1 triliun.

"Apabila jumlah iuran tetap sama, peserta seperti ditargetkan, proyeksi manfaat maupun rawat inap dan jalan seperti yang dihitung, maka tahun ini akan defisit Rp 32,8 triliun, lebih besar dari Rp 28,3 triliun," ujar dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, sebenarya terdapat opsi lain untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan, yaitu dengan menyuntikkan dana segar.

Namun, dampak dari penyuntikan tersebut tidak akan berkelanjutan.

"Kalau untuk suntikan saja, misalnya ya Rp 10 triliun, akuntabilitasnya lemah.

Makanya, harus ada perbaikan seluruhnya," ujar Sri Mulyani. Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah pun telah membayarkan iuran seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekaligus TNI, Polri dan ASN sepanjang tahun 2019 yang seharusnya dibayarkan setiap bulan.

Hingga saat ini pun, BPJS Kesehatan masih memiliki utang jatuh tempo lebih dari Rp 11 triliun. "Dengan seluruh yang sudah kita bayarkan di 2019, BPJS masih bolong.

Sekarang sudah ada outstaning lebih dari Rp 11 triliun belum terbayar, sementara pemasukan dari pemerintah sudah semua masuk," ujar Sri Mulyani.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved