Kasus Dana Hibah KPU Balikpapan 2015 Naik ke Penyidikan, Formak Dukung Langkah Jaksa

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Balikpapan periode 2015-2019 oleh KPU Balikpapan terus berlanjut

Kasus Dana Hibah KPU Balikpapan 2015 Naik ke Penyidikan, Formak Dukung Langkah Jaksa
DOK
Jeriko Noldy, Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Balikpapan periode 2015-2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan terus berlanjut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan telah menerima hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim dan menemukan adanya kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Balikpapan Agus Priyatna kepada tribunkaltim.co, belum lama ini mengatakan, sejak keluarnya hasil audit BPKP, selanjutnya, pada Selasa (13/8/2019) lalu kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Rencana kita akan memanggil kembali pihak yang bersangkutan," ungkapnya.

Menyikapi kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Kota Balikpapan periode 2015-2019 yang saat ini tengah disidik Kejari Balikpapan, pegiat antikorupsi, Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Formak Indonesia) mendukung langka Jaksa.

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2015 di KPU Balikpapan Berlanjut. BPKP; Kerugian Negara Rp 1,3 M

Ketua KPU Kaltim Berharap Kerjasama KPU Balikpapan dan Kejaksaan Tidak Hanya Sebatas MoU

Jerico Noldi, Ketua Umum Formak Indonesia dalam siaran persnya kepada tribunkaltim.co, Kamis (29/8/2019) menyatakan, mengapresiasi kinerja Kejari Balikpapan dan siap mengawal proses hukumnya hingga tuntas.

Menurut Jerico, Jaksa harus segera memeriksa siapa saja yang diduga terlibat, termasuk Komisioner KPU Balikpapan periode 2015-2019.

"Jaksa perlu mendalami apakah ada peran mereka (Komisione KPU) dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara miliaran tersebut," ujarnya.

Intinya, Formak Indonesia akan mengawal kasus ini agar tidak tebang pilih siapa saja yang terlibat harus dihukum.

Selain kasus dana hibah KPU, Formak Indonesia juga akan mengawal beberapa kasus dugaan korupsi lainnya yang ditangani Kejari Balikpapan, seperti proyek pengadaan di Balikpapan yang saat ini statusnya sudah penyidikan.

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved