Berita Pemprov Kalimantan Utara

Gubernur Kembali Mutasi Pegawainya, Hari Ini Lantik 22 Pejabat Termasuk 3 Kepala Dinas

Termasuk 3 jabatan eselon II (setara kepala dinas), yakni kepala Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Gubernur Kembali Mutasi Pegawainya,  Hari Ini Lantik 22 Pejabat Termasuk 3 Kepala Dinas
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie memimpin rapat staf di kantornya, Kamis (29/8/2019). Hari ini, Jumat (30/8/2019), Gubernur akan kembali melantik 22 pejabat, di antaranya tipga pejabat eselon II di Pemprov Kaltara. 

umas Pemprov Kaltara
RAPAT STAF :

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara kembali menggerakkan roda mutasinya.

Ini menyusul dilakukannya pelantikan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, jabatan fungsional (Jafung) Analis Kebijakan Ahli Utama, Jafung Widyaiswara, Jafung Bidang Pertanian, Jafung Bidang Kehutanan, Jafung Auditor, dan Jafung Pegawas Pemerintahan di lingkup Pemprov Kaltara pada hari ini (30/8/2019).

Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, ada 22 pejabat yang akan dilantik. Termasuk 3 jabatan eselon II (setara kepala dinas), yakni kepala Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sebelumnya dilakukan seleksi terbuka untuk pengisian jabatannya.

Terkait pelantikan tersebut, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menekankan agar dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

“Pelantikan harus dilakukan tepat waktu. Para pejabat yang dilantik juga harus memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan seragam untuk pelantikan,” kata Irianto saat memimpin rapat staf di meeting room lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (29/8/2019).

Mengantisipasi implikasi dari pelantikan tersebut, Gubernur memerintahkan agar dilakukan pengisian kekosongan jabatan yang lowong secara bertahap.

“Akan dilakukan pergeseran untuk mengisi jabatan yang lowong nantinya. Insya Allah, setelah pelantikan Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kaltara,” jelas Gubernur.

Adapun dasar pergeserannya, adalah kebutuhan organisasi dan lama waktu menjabat seseorang di sebuah jabatan. “Untuk sebuah jabatan eselon, sedianya setelah 5 tahun itu harus dilakukan pergeseran. Ini berlaku kepada semua jabatan eselon di lingkup pemerintahan,” urai Irianto.

Soal pelaksanaan kegiatan pada 2020, Gubernur meminta kepada setiap OPD untuk dapat berinovasi.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved