Ibu Kota Baru

Partai Demokrat Belum Beri Sikap Atas Pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur

Partai Demokrat menghargai inisiatif Presiden Joko Widodo yang melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Partai Demokrat Belum Beri Sikap Atas Pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur
Tribunkaltim.co, Sarassani
ILUSTRASI - Sebelas figur yang diperkenalkan Partai Demokrat Paser Kalimantan Timur dalam acara Temu kader dan Konsuliditasi Menuju Paser 2020 di Kyriad Sadurengas Hotel, Senin (15/7/2019). Paser berdekatan dengan Penajam Paser Utara, lokasi Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Partai Demokrat kali ini soroti mengenai pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Melihat rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Partai Demokrat menilai kebijakan Presiden Joko Widodo perlu langkah yang tepat. 

Sebab pemindahan ibu kota itu bukan sekedar memindahkan dan membangun gedung baru di lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya menghargai inisiatif Presiden Joko Widodo yang melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota.

"Pemindahan ibu kota bukan sekedar memindahkan kantor dan gedung pemerintahan, tetapi berdampak pada pemindahan jutaan pegawai dan seluruh yang terkait dengan institusinya," kata Herman saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (30/8/2019).

Herman mengatakan, partainya belum mengambil sikap mendukung atau tidak terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Sebab, pemerintah belum menyerahkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota.

"Untuk mengatakan setuju atau tidak setuju, kami (Partai Demokrat) harus mengetahui dulu secara mendalam dalam pembahasan di DPR, dan seperti apa naskah akademiknya," ujar dia. Herman mengusulkan, ada jajak pendapat antara presiden dan masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota.

Selain itu, menurut dia, kondisi ekonomi juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan rencana pemindahan ibu kota.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved