Ibu Kota Baru

Pakar Ekonomi Ingatkan Pemda Segera Buat Aturan NJOP Pascapenetapan Ibu Kota Baru RI

Ibu Kota Indonesia di Kaltim, menjadikan Pulau Kalimantan sebagai kawasan yang strategis dengan harapan ada perputaran segala bidang.

Pakar Ekonomi Ingatkan Pemda Segera Buat Aturan NJOP Pascapenetapan Ibu Kota Baru RI
Tribunkaltim.co/HO Humas MK
Aji Sofyan Effendi, kenakan kemeja corak batik coklat tanpa didampingi pengacara, menggugat UU APBN 2015 di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Ini setelah Pemprov Kalimantan Timur tidak lagi mendapat Dana Alokasi Umum. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPANPresiden Joko Widodo sudah tetapkan Ibu Kota Indonesia di Kaltim atau Kalimantan Timur.

Keberadaan ibu kota baru di Kalimantan Timur disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berada di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengumuman Ibu Kota Indonesia di Kaltim, menjadi semacam perbincangan hangat di masyarakat Kalimantan Timur termasuk soal lahan-lahan yang dikatakan masuk dalam radar lokasi ibu kota baru Republik Indonesia.

Hal ini dikatakan Pakar Ekonomi Kalimantan Timur dari Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi kepada Tribunkaltim.co saat ditemui di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (29/8/2019).

Dia menyatakan, langkah yang tepat, kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Ibu Kota Indonesia di Kaltim.

Melalui penetapan Ibu Kota Indonesia di Kaltim, menjadikan Pulau Kalimantan sebagai kawasan yang strategis dengan harapan ada perputaran segala bidang, tak hanya bidang ekonomi saja.

Namun satu hal yang perlu diperhatikan pascapenetapan ibu kota baru, pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, perlu ada penanganan soal tanah yang dijadikan lokasi ibu kota baru.

Termasuk tanah di kawasan dekat ibu kota baru. Melalui kewenangan pemerintah daerah, perlu segera payung hukum soal NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak.

“Bila 2021 sudah mulai berjalan pembangunan harus ada tindakan dari pemerintah daerah,” ujar Aji Sofyan Effendi

Mengenai NJOP, pemerintah daerah perlu turun tangan, baik itu pemerintah daerah di Penajam Paser Utara maupun Kutai Kartanegara.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved