Berita DPRD Kalimantan Timur

Josep: Persoalan Dugaan Pelanggaran PT KPC Akan Jadi PR Anggota Dewan Baru

Tidak hanya estafet kepemimpinan saja, akan tetapi lebih dari itu sejumlah persoalan yang belum terselesaikan menjadi PR

Josep: Persoalan Dugaan Pelanggaran PT KPC Akan Jadi PR Anggota Dewan Baru
HUMAS DPRD KALTIM
Josep, Anggota Komisi I DPRD Kaltim 

SAMARINDA - Hari ini diselenggarakannya rapat paripurna tentang pisah sambut anggota DPRD Kaltim dari periode 2014-2019 ke 2019-2024.

Tongkat estafet dilanjutkan kepada mereka yang mendapatkan amanah dari rakyat Kaltim di seluruh kabupaten/kota.

Tidak hanya estafet kepemimpinan saja, akan tetapi lebih dari itu sejumlah persoalan yang belum terselesaikan menjadi PR yang wajib dituntaskan bagi mereka yang terpilih.

Seperti yang dikatakan anggota Komisi I DPRD Kaltim Josep yang menyebutkan persoalan adanya dugaan PT Kaltim Prima Coal yang melakukan kegiatan penambangan diluar izin amdal.

“Dikarenakan waktu, maka saya mewakili anggota komisi I meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan oleh anggota DPRD Kaltim periode selanjutnya agar masyarakat dapat mengetahui proses dan hasil akhirnya,” katanya.

Dicerikan Josep, persoalan ini bermula dari adanya laporan masyarakat Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur yang mempertanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan batu bara terbesar di Kaltim itu, sebab menurut mereka sudah menyalahi izin.

“Jadi kegiatan ekplorasi dan ekploitasi batu bara yang dilakukannya diluar pada izin yang seharusnya, dan akibatnya terindikasi membabat wilayah hutan bahkan lahan masyarakat. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tuturnya.

Khawatir persoalan tersebut meluas, politikus Gerindra itu meminta agar dibentuknya tim investigasi yang nantinya dinisiasi oleh Komisi I bidang hukum dan Komisi III bidang pertambangan DPRD Kaltim dengan melibatkan Badan Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten, Kementerian ESDM dalam hal ini inspektur tambang.

Menurutnya, dengan dibentuknya tim yang terdiri dari lintas instansi maka akan lebih objektif dalam melaksanakan kewajibannya dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mengumpulkan data dan fakta dilapangan.

“Belajar dari pengalaman, komisi I sudah melakukan pertemuan awal dengan PT KPC guna mengkonfirmasi kebenaran informasi itu akan tetapi ketika diminta melakukan cek lapangan mereka menolak dengan berbagai alasan karena itu dengan adanya tim maka kerja bisa maksimal,” ungkapnya. (advertorial/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved