Dua Kendala Menggerogoti Satpol PP Kutai Timur, Solusinya Mengambil Tenaga TK2D dari Dinas Lain

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Menyambut HUT ke 20 Kabupaten Kutai Timur atau Kutim, Kalimantan Timur, sedikit demi sedikit instruksi pemimpin daerah Kutim untuk membersihkan seluruh ruas jalan protokol, mulai dari Jalan Yos Sudarso I sampai IV, Jalan Poros Sangatta –Bontang sampai gerbang selamat datang, dilaksanakan jajaran Satpol PP secara bertahap.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas trotoar ditertibkan, spanduk maupun baliho yang sudah kadaluarsa juga jadi bagian penertiban.

“Saat ini, PKL kian bertambah jumlahnya. Dari saat terakhir pendataan sebanyak 239 menjadi 263 PKL di sepanjang jalan Yos Sudarso I-IV.

Semua sudah dilakukan penertiban. Kami juga sudah membongkar tiga bangunan liar di atas lahan hijau, di kawasan Rudina dan di Jalan Karya Etam ada 24 kios,” ungkap Plt Kasatpol PP Kutim, Didi Herdiansyah pada coffee morning, Senin (2/9/2019).

Dari semua langkah penertiban yang telah dilakukan, Didi mengungkapkan ada dua kendala yang dihadapi. Kendala internal dan eskternal.

Internal, Satpol PP tidak memiliki PPNS untuk menangani perkara tipiring.

Selain itu, pihaknya juga kekurangan personel.

“Untuk kantor kita yang kategorinya masuk Tipe A, idealnya punya 269-271 personel karena melihat perkembangan kota. Namun saat ini baru ada 146 personel. Dari jumlah itu, hanya 41 yang PNS,” ujar Didi.

Untuk masalah eksternal, Didi berharap ada koordinasi lintas sektoral di lingkungan Pemkab Kutim, terutama soal pemasangan baliho dan regulasinya.

“Baliho di sisi lain menghasilkan retribusi dan pajak, tapi bila diletakkan di median jalan, melanggar Perda. Bagaimana, sebelum ada persetujuan pemasangan, bisa dikonfirmasi dulu ke Satpol PP terkait lokasi pemasangannya,” kata Didi.

Menanggapi soal kurangnya personel Satpol PP, Wabup Kasmidi Bulang meminta Satpol PP mengambil para TK2D dari OPD –OPD yang banyak TK2D.

Karena tak sedikit TK2D di OPD banyak yang menganggur saja.

“Statusnya sama, TK2D juga. Tapi di Satpol PP. Banyak di OPD yang berlimpah TK2D-nya, tapi minim pekerjaannya. Bisa sebagian ditarik ke Satpol PP,” ujar Kasmidi.

Sisi lainnya, Kementerian Pertahanan RI melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Ini dimaksud untuk Penguatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara bagi Satpol PP dan Linmas di Provinsi Kaltim.

Kegiatan diselenggarakan di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda selama dua hari, mulai Rabu (28/8) hingga Kamis (29/8) besok.

Kegiatan tersebut diikuti 105 personel Satpol PP dan Linmas yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Satpol PP dan Linmas sebagai bagian dari Sumber Daya Manusia yang berada dalam segmen Garda Bangsa Komponen Pendukung.

Hal itulah yang membuat dua satuan ini menjadi fokus pemberian materi dan pembinaan terkait dengan pertahanan negara.

"Karena tantangan saat ini sangat kompleks, dengan berbagai jenis ancaman.

Dengan ini, ada pemahaman dan persepsi yang sama, bahwa mempertahankan negara bukan hanya tugas TNI tapi semua pihak,

salah satunya adalah Satpol PP dan Linmas yg merupakan Komponen pendukung" ucap Kasubdit SDM Pendukung Pertahanan Ditsumdahan Ditjen Pothan Kemhan RI, Kolonel Arh Rochim Setiawan, Rabu (28/8/2019).

"Setelah kegiatan ini, tentu kita harapkan ada pemahaman yang sama bahwa Satpol PP dan Linmas mempunyai peran penting dalam pertahanan negara,

khususnya sebagai komponen pendukung saat terjadi perang maupun ancaman militer," sambungnya.

Pada kesempatan itu, sejumlah materi diberikan, mulai dari wawasan kebangsaan yang dibawakan oleh Kasi Ren Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Kolonel Kav Eko Agus Nugroho.

Selain itu, materi seputar narkotika juga diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim.

Lalu, materi terkait dengan filterisasi berita hoax yang menjurus kepada informasi provokatif, hingga materi yang berkaitan dengan pemerintahan yang dibawakan oleh Kasatpol PP Provinsi Kaltim.

Sementara itu, Kasi Ren Korem 091/ASN, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho menilai, kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat,

mulai dari menambah wawasan, pengetahuan, hingga kesadaran berbangsa dan bernegara.

"Satpol PP dan Linmas merupakan garda bangsa, diharapkan juga dapat turut menciptakan, ketertiban dan rasa aman," jelasnya.

Selain itu, Kalimantan Timur merupakan miniaturnya Indonesia, terdapat hampir semua suku bangsa ada di ibu kota negara yang belum lama ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kaltim sebagai ibu kota negara, tentu memiliki dampak yang sangat besar. Terlebih kita berbatasan darat dengan negara lain.

Makanya, penting kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pertahanan negara," pungkasnya.

Kegiatan ini juga beracuan terhadap UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur dalam menghadapi ancaman militer,

sistem pertahanan semesta menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung.

(Tribunkaltim.co)