Jaringan Internet di Papua Masih Lenyap, Ada 500 Situs Website Kabarkan Berita Bohong Soal Papua

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Penutupan akses internet di Papua dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak dan keresahan akibat kerusuhan yang baru saja terjadi.

Kali ini banyak pihak tak bertanggungjawab terus menggoreng isu kerusuhan lewat kabar-kabar hoaks,

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara mengatakan sebanyak 500 ribu URL (Uniform Resource Locator) atau alamat website, terdeteksi menyebar hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya hal tersebut yang menjadi salah satu alasan layanan internet di daerah papua masih dibatasi.

Saat ini ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua, dan 13 kabupaten di Papua Barat yang akses internetnya masih dibatasi.

"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Rudiantara di Padang, Senin (2/9/2019).

Menurutnya pemulihan akses internet akan dilakukan secara bertahap, tergantung situasi terkini di Papua dan Papua Barat.

Ia juga mengatakan sudah ada tim yang akan menilai situsi papua terkini.

Jika kondusif, ases internet dipulihkan per daerah.

"Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan."

"Kita sudah ketemu provider untuk membahasa skenario pemulihan itu," ujarnya.

Situasi tidak kondusif, menurut Rudiantara, diakibatkan aksi demontrasi yang berlangsung anarkis di wilayah Papua dan Papua Barat.

Pemerintah membatasi akses internet di daerah tersebut dengan dalih untuk meredam situasi.

Pemerintah Indonesia memulangkan warga Australia yang terlibat demo di Sorong Papua.

Mereka melakukan kegiatan melanggar tujuan izin tinggal di Indonesia.