Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Kukar Gelar Verifikasi Matriks Pendataan ASN, Sekda: Anjab dan ABK Tentukan Peringkat Jabatan

Kegiatan itu diikuti oleh seluruh Sekretaris, pejabat kepegawaian dan pejabat struktural pada masing-masing Perangkat Daerah Pemkab Kukar

Kukar Gelar Verifikasi Matriks Pendataan ASN, Sekda: Anjab dan ABK Tentukan Peringkat Jabatan
HUMASPROV KALTARA
Sekda Kukar H Sunggono membuka verifikasi matriks pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar tahun 2019 di ruang serbaguna Kantor Bupati di Tenggarong, Selasa (3/9/2019). 

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar verifikasi matriks pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya terdapat dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisia Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar tahun 2019, Selasa (3/9) di ruang serbaguna kantor Bupati Kukar.

Pelaksanaan verifikasi dokumen Anjab dan ABK itu didasarkan pada pasal 56 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Anjab dan ABK, dimana hasil penyusunan kebutuhan ASN 2019 secara nasional akan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Kegiatan itu diikuti oleh seluruh Sekretaris, pejabat kepegawaian dan pejabat struktural pada masing-masing Perangkat Daerah Pemkab Kukar yang dilaksanakan sepuluh hari hingga tanggal 13 September 2019.

Kegiatan itu dilaksanakan dengan pola verifikasi oleh Tim Penataan ASN Kukar terhadap draft dokumen Anjab ABK masing-masing Perangkat Daerah, yang telah disusun sesuai dengan hasil pengarahan penyusunan Anjab ABK oleh Tim Penataan ASN pada Maret - April 2019.

Sekretaris Daerah Kukar Sunggono saat membuka acara itu mengatakan, karena pentingnya dokumen Anjab ABK tersebut dalam berbagai hal, maka pelaksanaan proses verifikasi dokumen Anjab ABK seluruh perangkat daerah akan dilaksanakan oleh Tim Penataan ASN Kukar.

Tim ini terdiri dari Bagian Organisasi Tatalaksana dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kukar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

Dikatakannya, Anjab adalah sarana untuk menghasilkan informasi jabatan yang berguna untuk menata kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Dengan ABK bisa dihitung juga pegawai yang dibutuhkan.

"Pengisian Anjab dan ABK sangat penting bagi para ASN, pasalnya akan menentukan kelas atau peringkat jabatan. Untuk itu seluruh aparatur ASN Kukar diminta segera menyelesaikan Anjab dan ABK," imbaunya.

Karena, menurut Sunggono kedua hal tersebut penting sebagai sirkulasi pemahaman dalam penyusunan proyeksi kebutuhan ASN beberapa tahun kedepan, perekrutan ASN, penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki, mutasi jabatan, hingga jenjang karir.

Selain itu, dikatakan Sunggono juga sebagai dasar untuk pelaksanaan evaluasi jabatan yang akan menentukan peringkat jabatan dari setiap ASN yang berujung pada tunjangan yang diterima.

Untuk itulah, menurut Sekda, Anjab ABK ini dibutuhkan agar dapat memetakan kebutuhan jabatan ASN dan dapat meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatannya sehingga kedepannya ASN dimaksud dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah.

"Karena dari Anjab ABK selain untuk kepentingan formasi dan rekruitmen, juga untuk kebutuhan penempatan dan redistribusi, inpassing, mutasi dan rotasi, juga untuk promosi serta untuk kepentingan penilaian kinerja," demikian ujaranya. (medsi09)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved