Bisa Kena Sanksi, Kepala Dinas Tak Boleh Rekrut Tenaga Honorer, Irianto Lambrie: Ini Aturan Pusat

Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen tidak akan lagi merekrut tenaga-tenaga honorer di lingkungan kerjanya.

Bisa Kena Sanksi, Kepala Dinas Tak Boleh Rekrut Tenaga Honorer, Irianto Lambrie: Ini Aturan Pusat
TRIBUN KALTIM/ M ARFAN
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie 

Saat ini, ada sebanyak 744 guru honorer dan tenaga kependidikan di PPU, yang akan menerima kenaikan gaji tersebut.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin menyebutkan, pihaknya terlebih dahulu menyesuaikan pada APBD P 2019.

"Kami alokasikan di APBD P 2019 untuk 4 bulan," kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin, Minggu (25/8/2019).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin menambahkan, kenaikan gaji guru honorer dan tenaga kependidikan ini,

merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati PPU sejak terpilih 2018 lalu, dan direalisasikan September mendatang.

Penerimanya adalah guru honorer dan tenaga kependidikan TK, SD dan SMP negeri dan swasta di Kabupaten PPU.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,11 miliar, dengan jatah Rp 2,879 miliar untuk sekolah negeri dan Rp 4,231 miliar untuk sekolah swasta.

Kenaikan gaji akan diberikan sesuai dengan masa kerja dan pendidikan terakhir.

Honorer yang bekerja sebagai pendidik di jenjang SD dan SMP negeri dan swasta untuk masa kerja 5 tahun ke atas, dengan pendidikan terakhir SMA Sederajat akan menerima gaji Rp 2,3 juta.

Sedang pendidikan S1 akan menerima Rp 2,5 juta.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved