Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jakarta Tetap Hadapi Kemacetan dan Polusi Udara

Nungky, pekerja di Jakarta, setuju dan optimistis kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur mengurangi kemacetan sampai 30%. Sebab semua pegawai pemerintahan ikut pindah.

"Pasti pengaruh kemacetan. Mungkin nanti rasanya kayak liburan sekolah. Rasanya agak lengang," ujar Nungky kepada BBC News Indonesia yang dilansir Tribunnews.Com.

"Karena kalau kita lihat, para ASN ini juga banyak."

Baginya, Jakarta sudah tidak layak dijadikan Ibu Kota Negara karena sudah terlampau sesak. Dalam bayangannya, ibu kota yang ideal adalah yang memiliki trotoar luas bagi pejalan kaki dan ada jalur pesepeda.

"Karena sudah nggak banget punya ibu kota kayak Jakarta. Apalagi gubernur sekarang, bikin Jakarta makin semrawut. Saya nggak yakin di tangan dia Jakarta bisa seperti Singapur."

"Sekarang aja kalau keluar rumah, sudah mikir-mikir. Udaranya itu..."

Pendapat berbeda diutarakan Winna Wijaya. Pekerja di perusahaan swasta ini menyebut alasan kepindahan ibu kota hanyalah pemborosan anggaran.

"Biaya, kayak Indonesia kaya aja? Wong semua utang," ujarnya kesal.

Menurutnya, kondisi yang disebutkan Jokowi bahwa Jakarta sudah terlalu berat bebannya, bisa dicari solusi. Persoalan macet, perlahan ditangani dengan transportasi publik yang kian bagus.

"Kalau macet, masih bisa diselesaikan. Transportasi kita nggak kurang-kurang," tuturnya.

Hal lain yang dikritiknya yakni gedung-gedung pemerintahan dan kementerian yang bakal menganggur.

"Itu gedung-gedung yang sudah dibangun, kalau pindah mau diapakan? Makanya nggak matang pindah ibu kota ini."

Sementara itu, Rai Rahman Indra, pesimistis kemacetan akan berkurang drastis kalau ibu kota pindah. Paling-paling hanya 10%.

Sebab, kata dia, sebagian besar yang tinggal di Jakarta yang berhubungan dengan bisnis, bukan pemerintahan.

Perantau dari Padang, Sumatera Barat, ini juga mengatakan tak puas atas penjelasan pemerintah atas pemindahan ibu kota.