Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jakarta Tetap Hadapi Kemacetan dan Polusi Udara

"Nah itu. Kalau dibilang kajian, pemerintah belum merilis secara lengkap. Jadi agak terburu-buru sih. Biasanya kan heboh dulu atau minimal ada dialog di televisi.

Ya mungkin tiga sampai enam bulan ada ruang membahas itu. Jadi orang-orang aware," tuturmnya.

Kendati begitu, Rai setuju saja dengan keputusan Jokowi untuk memboyong pemerintahan ke Kalimantan Timur karena Jakarta sudah tak layak dijadikan pusat pemerintahan.

"Karena macet makin parah. Setahun terakhir kayak disaster. Berbagai cara yang dilakukan seperti perluasan ganjil-genap, nggak mumpuni deh."

Beban pemerintahan hanya 10%

Pengamat perkotaan, Rendy A. Diningrat, kontribusi beban pemerintahan beserta para aparatur sipil negara di Jakarta sekitar 10%.

Hitungan itu merujuk pada jumlah aparatur sipil negara yang sekitar 1,5 juta dari total warga Jabodetabek yang mencapai 20 juta jiwa.

Kalaupun para ASN berkontribusi pada masalah kemacetan dan polusi, jumlahnya tidak besar dan dapat teratasi dengan adanya transportasi publik.

"Karena lebih dari 10 persennya itu aktivitas orang ke Jakarta untuk bekerja di luar sektor pemerintahan," jelas Rendy A. Diningrat kepada BBC News Indonesia.

Sehingga, menurutnya, dengan kontribusi beban yang sangat sedikit itu, kepindahan ibu kota takkan menyelesaikan masalah. Menurutnya, Jakarta akan tetap berkubang pada problem yang sama jika tidak ada solusi.

"Itu kan artinya 90% masalah di Jakarta masih ada meski ibu kota pindah. Apalagi wacananya setelah ditinggal, Jakarta akan diarahkan sebagai kota global.

Gimana mau mimpi menjadi kota global, kalau masih macet, krisis air, dan kualitas udara buruk?" sambungnya.

"Yang terjadi (adalah) pemerintahan selamat, tapi Jakarta sebagai kota global akan porak-poranda dong kalau tidak dibenahi."

Rendy juga menilai dalih yang dipakai untuk memindahkan ibu kota demi pemerataan pembangunan dan ekonomi, keliru.

Sebab pemindahan ibu kota tak dibarengi dengan pembangunan pusat bisnis. Sehingga baginya, cita-cita pemerintah kontraproduktif dengan rencana yang dirancang.