Ibu Kota Baru

Pemprov Kaltim Ingin Zona Bebas Dagang di Lokasi Ibu Kota Baru RI, Diusulkan Masuk Pergub

sesuai dengan apa yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia dalam mengolah Ibu Kota Negara di lokasi baru demi Ibu Kota Negara tak kumuh.

Pemprov Kaltim Ingin Zona Bebas Dagang di Lokasi Ibu Kota Baru RI, Diusulkan Masuk Pergub
Kolase Tribunkaltim.co
Presiden Joko Widodo sejauh ini belum umumkan lokasi spesifik Ibu Kota Baru RI. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan ditargetkan tahun 2045 pindah. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Peraturan Gubernur atau Pergub tentang Kawasan Non Komersial lokasi ibu kota baru Republik Indonesia (RI) di Kalimantan Timur sampai saat ini terus digodok.

Belum diketahui secara pasti, apa yang menjadi poin pada Pergub yang disiapkan untuk melindungi calon lokasi Ibu Kota Negara dari para spekulan tanah yang mengincar lahan-lahan milik warga.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro (Karo) Ekonomi Sekretariat Provinsi atau Setprov Kaltim, Nazrin.

Dia menjelaskan, pemberlakuan yang direncanakannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia dalam mengolah Ibu Kota Negara di lokasi baru. Sehingga, lokasi Ibu Kota Negara nantinya tidak terkesan kumuh dan terlihat rapi.

“Kalau kita lihat, di negara Malaysia seperti itu. Tidak ada di lokasi ibu kota baru sekarang itu ada rumah hunian yang juga berfungsi sebagai tempat jualan,” ujarnya mengisahkan Ibu Kota Negara Malaysia yang pindah ke Kota Putrajaya dari Kuala Lumpur saat ditemui awak Tribunkaltim.co, pada Rabu (4/9/2019), siang di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Jadi, di Malaysia itu memiliki lokasi-lokasi yang berfungsi berbeda. Kalau lokasi untuk berdagang, ya memang khusus untuk berdagang. Kalau lokasi untuk pemerintahan, ya memang untuk pemerintahan. Begitupula, kalau lokasi itu untuk tempat tinggal ya untuk tempat tinggal saja. Tidak untuk lokasi berdagang dan lain-lain,” lanjutnya menjelaskan.

Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin
Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin (tribunkaltim.co/Purnomo Susanto)

Hal itulah, dibeberkan Nazrin, yang nantinya akan disampaikan pihaknya kepada Gubernur Kaltim Isran Noor dalam upaya menyusun draft Pergub Kawasan Non Komersial yang tengah dipersiapkan dan digodok itu.

Namun, ditanyakan kapan momen memberikan masukan tersebut dilaksanakan, ia mengungkapkan, belum mendapat arahan.

“Belum ada ini pemberitahuan kapan kita akan membahas soal Pergub itu. Tapi, nanti kalau kita diundang untuk membahas soal itu maka kami akan memberikan masukan salah satunya terkait hal tersebut. Tentunya, dengan diberlakukannya hal itu akan menjadikan lokasi IKN kita nantinya tertib, bersih dan rapi,” tuturnya.

Dengan metode seperti itu, dikatakan Nazrin, maka pemerintah akan jauh lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan limbah dan sampah.

Halaman
1234
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved