Berita Pemkab Kutai Barat

Sekda Kutai Barat Buka Bimtek Jabatan Fungsional Kesehatan

Bimtek menghadirkan narasumber Murniah, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan diikuti sejumlah tenaga kesehatan di Kubar

Sekda Kutai Barat Buka Bimtek Jabatan Fungsional Kesehatan
HUMASKAB KUBAR
Sekretaris Daerah Kutai Barat Yacob Tullur menyalami peserta usai membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemkab Kutai Barat di Ruang Rapat Kantor BP3D, Sendawar, Selasa (3/9/2019). 

SENDAWAR - Sekretaris Daerah Kutai Barat Yacob Tullur membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemkab Kutai Barat di Ruang Rapat Kantor BP3D lantai 2, Selasa (3/9/2019).

Bimtek menghadirkan narasumber Murniah, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim.

Bupati Kubar FX Yapan dalam sambutan yang dibacakan Sekda menegaskan jabatan fungsional merupakan fungsi teknis yang sangat penting mendukung tenaga kesehatan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melayani kesehatan masyarakat secara optimal.

Sudah selayaknya jafung teknis kesehatan ini untuk diperhatikan karena dengan demikian akan memacu semangat karya pelayanan sehingga berdampak tercapainya kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

"Jika kita menilik kesejahteraan para jafung teknis kesehatan melalui peningkatan pangkat ini belum sepenuhnya optimal terlebih pada pengaturan ketentuannya. Hal ini menyebabkan sebagian besar tenaga kesehatan berada pada posisi jabatan fungsionalnya dalam waktu yang lama," ujarnya.

Lamanya kenaikan pangkat perawat selain berdampak bagi individu juga akan berdampak pada organisasi dan individu. Begitu juga pada pengakuan sosial pada komunitas keahlian dan profesi perawat tingkat kemahiran dan profesionalitasnya akan lebih diakui apabila memiliki sertifikasi dan pangkat yang tinggi.

Sedangkan dampak ekonomi berupa, tidak ada kenaikan tunjangan sampai penundaan pembayaran tunjangan. Dampak profesional yang sering terjadi adalah kewenangan klinis yang terbatas sehingga dalam waktu yang lama akan menimbulkan kejenuhan kerja (burn out) dan stress kerja.

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja, perlu ditetapkan jabatan fungsional kesehatan dan angka kreditnya.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Barat berusaha memfasilitasi kebutuhan tenaga kesehatan untuk dapat melakukan pengelolaan angka kredit jabatan fungsional dengan melaksanakan kegiatan bimtek

"Mengingat pentingnya pelaksanaan kegiatan ini, saya mengharapkan saudara dapat mengikuti kegiatan bimtek ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Selain itu dapat terus meningkatkan kinerja guna memenuhi angka kredit yang merupakan salah satu faktor penilaian jabatan fungsional," kata orang nomor satu Kubar ini.

Kepala BKP2D Nopandel menuturkan bimtek bertujuan memberikan manfaat yang optimal dalam peningkatan pemahaman dalam menyusun daftar usul penetapan angka kredit bagi tenaga kesehatan serta pembekalan pengetahuan dan pemahaman tentang sistematika penilaian kinerja tenaga kesehatan di Kutai Barat.

Diharapkan agar pelaksanaan bimtek ini dapat tercapai persepsi yang sama bagaimana penilaian dan penetapan angka kredit sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepahaman ini dipandang perlu, mengingat seringkali terdapat kesalahpahaman atau miss komunikasi yang mengakibatkan tertundanya kenaikan pangkat bagi tenaga kesehatan. (hms36)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved