Mengenal Aplikasi Urundata di Samarinda, Berguna dalam Pemulihan Hutan dan Bentang Alam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Melalui aplikasi Urundata, ratusan mahasiswa berkontribusi dalam pemulihan hutan dan bentang alam yang ada di Kalimantan Timur.

Rupanya dari data-data yang terkumpul oleh mahasiswa bisa menjadi jawaban secara rinci mengenai masalah terdegradasi, dan tutupan lahan yang sering terjadi di Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan oleh Hadi, perwakilan dari International Institute for Applied Systems Analysis saat ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (5/9/2019) sore.

Hal tersebut diketahui dari kegiatan Lokakarya Pemetaan dan Restorasi yang diselenggarakan pihak WWF Indonesia, World Agroforestry Center (ICRAF), WRI Indonesia.

Dan tak ketinggalan International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), yang bekerja sama dengan 4 perguruaan tinggi di Kalimantan Timur.

Kegiatan ini sendiri tergabung dalam Konsorsium Restore+.

Dijelaskan Hadi, perwakilan dari International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) aplikasi Urundata tersebut merupakan sebuah proyek pengumpulan data yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menghasilkan data berkualitas.

"Metode ini yang kita tekankan adalah ingin mengambil kebijaksanaan dari khalayak ramai, jadi lebih partisipasif. Seluruh stake holder ikut. Jadi kira bisa dapatkan berbagai macam metode.

Masyarakat mungkin bukan ahli, tapi mereka lebih paham dengan lokasi mereka masing-masing.

"Tidak hanya dari biofisik saja, tapi dari sosial ekonomi, sama pentingnya," jelasnya kepada Tribunkaltim.co

Mengenai akurasi data, Hadi mengatakan hampir 77 persen, dalam aplikasi tersebut sesuai dengan keadaan real yang ada.

"Kita punya kuantitas lebih baik. Jika kita punya banyak kontributornya dan jawabannya sama. Mungkin kita akan mengambil mayoritas. Dari situ kita bisa mengukur tingkat kepercayaan yang ada dimasing-masing lokasi. Rata-rata tingkat kepercayaan itu untuk di kaltim dikisaran 77 persen," ungkapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Manager WWF Indonesia bagian Climate dan Energy Program, Zulfira Warta mengatakan dengan aplikasi Urundata tersebut memberikan timbal balik yang cukup baik, terutama untuk Provinsi Kaltim.

Hal itu sejalur dengan kebijakan pemerintah Provinsi mengenai program Provinsi Hijau, apalagi Kaltim sendiri digadang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru nantinya.

"Kaltim ini sudah mencanangkan menjadi Provinsi hijau, dan sudah masuk dalam kebijakan daerah. Untuk menjawab startegi Kaltim Hijau itu, aplikasi Urundata ini ikut menyumbang tidak hanya dari segi rehabilitasi lahan terdegradasi saja atau mengenai hutan, bisa juga misal masalah kebun untuk menjadi lebih berkelanjutan dalam pengelolaannya, mungkin seperti itu," jelasnya.

Dalam kegiatan yang juga sekaligus mengumumkan Hasil Urunan Data Putaran 1 dan Peluncuran Urunan Data Putaran 2 itu, meski tidak semua mahasiswa berasal dari jurusan sains, mereka tetap antusias mendengarkan sambil berkontribusi positif tehadap upaya pemulihan hutan dan bentang alam yang ada di Kaltim. 

Sisi lainnya di perbatasan Indonesia Malaysia selalu memunculkan polemik selain persoalan imigran ilegal. Bahkan yang terbaru adalah invasi babi hutan melalui perairan perbatasan kedua negara. 

Ketua Komisi Pertanian, Berbasis Agro, Pembangunan Kewirausahaan dan Koperasi Melaka, Norhizam Hassan Baktee, menyebut babi hutan merupakan perenang yang andal.

Namun otoritas Melaka tidak pernah membayangkan jika babi hutan bisa berenang menyeberangi Selat Melaka, tepatnya dari wilayah Sumatra ke wilayah mereka, demi mencari habitat baru.

"Invasi melalui lautan dari babi hutan ini membuat kita putus asa karena populasi binatang itu semakin meningkat di Melaka," sebut Norhizam dalam pernyataannya seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Kamis (05/09), vis Tribunnews.Com

"Pulau Besar yang mistis di sini telah menyaksikan kerusakan meluas dari 'migrasi' belasan ekor babi hutan, termasuk anak babi," imbuhnya.

Lebih lanjut disebutkan Norhizam bahwa para nelayan lokal melaporkan penampakan moncong babi di tengah kegelapan di sepanjang garis pantai Melaka, hampir setiap malam. "Sekarang Melaka dihuni oleh babi hutan dari Indonesia," tegasnya.

Norhizam menyebut jumlah populasi babi hutan di Pulau Besar bisa mengalahkan populasi manusia, jika situasi ini tidak segera diatasi.

"Pulau Besar tampaknya menjadi titik pendaratan bagi babi hutan sebelum mereka menyeberang ke area-area yang dekat dengan Ujong Pasir di daratan utama dan area pantai lainnya," ucapnya.

Ditegaskan Norhizam bahwa Departemen Satwa Liar dan Taman Nasional Melaka (Perhilitan) sekarang fokus pada memberantas populasi babi hutan yang tinggi di Pulau Besar.

"Perhilitan mengerahkan tiga penembak jitu dalam misi menyelamatkan Pulau Besar dari invasi babi hutan," ungkapnya.

Bangun Perbatasan, Amerika Kucurkan Dana Rp 51,1 Triliun

Presiden Donald Trump kembali menggencarkan pembangunan tembok pembatas dengan Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah lainnya.

Dia berencana menggelontorkan dana hingga Rp 51,1 Triliun.

Namun Trump mungkin akan kesulitan di parlemen.

Kementerian Pertahanan AS ( Pentagon) mengumumkan mengucurkan 3,6 miliar dollar, atau Rp 51,1 triliun,

untuk membangun tembok perbatasan di Meksiko.

Enam pekan sejak ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan, Mark Esper menandatangani putusan

untuk mengalihkan pendanaan 127 proyek militer baik di dalam maupun luar negeri.

Pada Februari, Presiden Donald Trump kecewa karena Kongres AS tidak akan menyediakan dana

guna membangun tembok perbatasan setinggi 5,5 meter di AS dan Meksiko.

Jadi, dia mendeklarasikan darurat nasional guna mendapatkan uang 6,6 miliar dollar AS, atau Rp 93,7 triliun,

dari sumber lain guna mencegah migran ilegal dari Meksiko dan Amerika Tengah.

Dana itu termasuk 2,5 miliar dollar, sekitar Rp 35,5 triliun, dari Pentagon yang awalnya bakal digunakan untuk program memerangi peredaran narkoba dan operasi lain.

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (3/9/2019), berbagai gugatan yang dilayangkan membuat hakim

pengadilan federal memutuskan memblokir pendanaannya hingga kasusnya ditinjau.

Namun dalam amar putusan yang diklaim sebagai kemenangan Trump Juli lalu, Mahkamah Agung AS membatalkan ketetapan pengadilan federal,

Dan mengizinkan pencairan dana.

Sejak saat itu, Pentagon meneruskan dananya kepada Kementerian Keamanan Dalam Negeri

guna membangun tembok tambahan di perbatasan sepanjang 3.200 km itu.

Sebagai tambahan, Kementerian Pertahanan juga menerjunkan ribuan pasukan berseragam ke

perbatasan Meksiko untuk membantu penanganan migran yang ditahan.