Berita Pemprov Kalimantan Utara

Pemprov Dorong Percepatan Legalitas Lokasi dan Pengelola Kawasan Industri di Kaltara

Pemprov Kaltara telah mengalokasikan baik program kegiatan pendukung pembangunan sarana penunjang seperti jalan dan jembatan akses

Pemprov Dorong Percepatan Legalitas Lokasi dan Pengelola Kawasan Industri di Kaltara
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau rencana lokasi pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, belum lama ini. 

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna mempercepat proses legalitas lokasi dan pengelola kawasan industri.

Selain itu, Pemprov juga akan memberikan laporan secara rutin dan berkala setiap bulan untuk melaporkan perkembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

Laporan tersebut, seperti disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie akan dihimpun dari laporan perkembangan seluruh investor yang berminat secara rutin, sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Di samping itu, sesuai laporan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara Risdianto, berdasarkan hasil rapat evaluasi progres pembangunan KI proyek strategis nasional (PSN) di ruang rapat sekretariat Kebijakan Satu Peta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta pada Selasa (2/9/2019) lalu, juga dibahas mengenai tata ruang.

“Dari laporan DPMPTSP, saat ini RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bulungan telah melakukan penyesuaian dengan RTRW Provinsi. Di mana luasan lahan KIPI yang telah ditetapkan seluas 10.100 hektare.

Sementara, untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yakni dari provinsi PSN KIPI dan oleh Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk kawasan permukiman dan sepadan pantai Tanah Kuning-Mangkupadi.

Kini kedua RDTR tersebut, progresnya sudah pada laporan pendahuluan,” jelas Irianto.

Hal lain yang disinggung, lanjutnya, adalah, kelengkapan data.

“Kemenko Ekonomi menilai masih ada data yang belum update. Jadi, seperti yang disebutkan sebelumnya Pemprov akan memberikan laporan secara rutin dan berkala setiap bulan. Dalam hal ini, Tim Percepatan Pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi akan meminta laporan perkembangan dari seluruh investor yang berminat secara rutin,” urai Gubernur.

Dibeberkan juga, saat ini ada beberapa perusahaan yang telah memiliki izin lokasi efektif melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Dan, ada pula yang telah memproses pembebasan lahan, diantaranya PT Kayan Patria Propertindo, PT Adidaya Suprakencana, dan PT Indonesia Strategis Industri.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved