Berita Pemprov Kalimantan Utara

Pemprov Dorong Percepatan Legalitas Lokasi dan Pengelola Kawasan Industri di Kaltara

Pemprov Kaltara telah mengalokasikan baik program kegiatan pendukung pembangunan sarana penunjang seperti jalan dan jembatan akses

Pemprov Dorong Percepatan Legalitas Lokasi dan Pengelola Kawasan Industri di Kaltara
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau rencana lokasi pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, belum lama ini. 

“Dalam berinvestasi, Pemprov Kaltara memberikan kesempatan dan peluang yang sama terhadap seluruh investor yang berminat berinvestasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Baik itu sebagai pengelola maupun penyewa,” tuturnya.

Irianto juga menyampaikan bahwa guna mendukung KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi yang telah ditetapkan sebagai PSN, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan baik program maupun kegiatan pendukung pembangunan sarana penunjang seperti jalan dan jembatan akses menuju KIPI.

“Sejak 2015 hingga 2018 menggunakan APBD Provinsi Kaltara dikucurkan anggaran sebesar Rp 210.534.476.600. Selain dari APBD, juga dialokasikan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) total nilai sebesar Rp 33.603.408.000. Semuanya untuk pembangunan sarana penunjang KIPI,” papar Irianto.

Sementara itu, kepala DPMPTSP Kaltara Risdianto mengabarkan, pada rapat di Kemenko Perekonomian tersebut dijelaskan bahwa KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan KI lainnya, khususnya terkait badan pengelola kawasan KIPI yang akan dikelola oleh lebih dari satu pengelola atau investor.

“Progres terkini, KIPI Kaltara dalam proses penyelesaian izin lokasi, pembebasan lahan, persiapan pembangunan infrastruktur dan lainnya. Selain itu yang perlu diketahui bahwa pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi tidak bisa lepas dan terintegrasi nantinya dengan rencana pembangunan PLTA beberapa sungai di Kaltara,” kata Risdianto di ruang kerjanya, Kamis (5/9/2019).

Guna diketahui, rapat di Kemenko Perekonomian itu dipimpin oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi (PRKSE) Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Dodi S Riyadi.(humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved