Berita Kutim Terkini

BPKAD Kutai Timur Sebut Mobil Dinas Masih Dikuasai Pensiunan, Kini Masih Menjadi Catatan KPK

Permintaan KPK, jika ada pensiunan yang menolak mengembalikan kendaraan dinas, yang bersangkutan bisa dijerat tindak pidana.

BPKAD Kutai Timur Sebut Mobil Dinas Masih Dikuasai Pensiunan, Kini Masih Menjadi Catatan KPK
TRibunkaltim.Co/Margaret Sarita
Penarikkan mobil dinas oleh tim aset Pemkab Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur terhadap mobil dinas anggota DPRD Kutim belum lama ini 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Mobil dinas atau mobil plat merah adalah kendaraan milik negara yang diperuntukkan menunjang pekerjaan kedinasan. Namun, saat ini masih banyak mobil dinas di lingkungan Pemkab Kutai Timur, baik roda dua maupun roda empat yang dikuasai oleh yang tidak berkepentingan atau bukan peruntukkannya. Satu di antaranya, pensiuan PNS di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diwakili Kepala Bidang Aset Daerah, Teddy Febrian mengatakan penggunaan mobil dinas yang bukan peruntukan, seperti belum dikembalikan meski sudah pensiun atau bukan digunakan oleh yang berhak, menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Datanya sudah ada di KPK dan akan kami sampaikan pula pada Bupati Kutim. Untuk dimintakan arahan dalam proses penarikannya. Permintaan KPK, jika ada pensiunan yang menolak mengembalikan kendaraan dinas, yang bersangkutan bisa dijerat tindak pidana penggelapan aset milik negara. Karena kendaraan tersebut sampai kapanpun tercatat sebagai aset Pemkab Kutim yang diadakan menggunakan uang negara,” kata Teddy, Jumat (6/9/2019).

Persoalan ini menurut Teddy sudah digaungkan pihaknya pada mereka yang menguasai aset Pemkab Kutim. Jika dalam tiga tahun ke depan seluruh kendaraan yang dikuasai pihak lain atau pensiunan tidak segera dikembalikan, maka KPK akan bertindak sendiri.

“Saat ini, kami hanya bisa mengimbau pada seluruh pihak yang masih membawa mobil dinas, agar segera mengembalikan. Sebelum KPK bertindak sendiri dan mempidanakan mereka yang masih menguasai aset pemerintah dengan tuduhan penggelapan barang milik negara,” ujar Teddy.

Teddy juga mengaku pihaknya telah menyurati para mantan pejabat yang masihmembawa kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, agar segera dikembalikan. “Posisi BPKAD hanya sebagai coordinator. Biasanya dinas yang lebih tahu. Mereka yang menyurati hingga tiga kali tahapan. Jika masih belum tergerak untuk mengembalikan, baru BPKAD yang menyurati,” ungkap Teddy.

Jika surat tidak mendapat respon, menurut Teddy, mereka akan menurunkan tim untuk melakukan penarikan paksa. Namun, ia berharap hal itu tidak sampai terjadi. Karena akan memalukan. “Tapi, KPK juga sudah mewanti-wanti agar tidak main-main. Saya sendiripun terus di pantau langsung oleh KPK,” ujar Teddy.

Sisi lainnya, bandingkan Fitur Mobil Dinas Baru untuk Jokowi dengan Milik Ratu Elizabeth, Putin dan Kim Jong Un. Lihat fitur canggih di mobil dinas para kepala negara, mulai Presiden Jokowi, Ratu Elizabeth, Kim Jong Un, hingga Vladimir Putin.

Dilansir dari Tribun Palu, Presiden Jokowi resmi bakal menggunakan mobil dinas kepresidenan baru. Hal ini diungkapkan oleh pihak Istana Kepresidenan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengakui, Kementerian Sekretariat Negara memang akan mengganti kendaraan dinas kepala negara beserta para menteri melalui pengadaan baru.

Penggantian dilakukan karena kendaraan-kendaraan dinas yang saat ini digunakan berusia lebih dari sepuluh tahun sehingga banyak komponennya tidak berfungsi dengan baik. "Mobil dinas Bapak Presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus. Contohnya, anti peluru dan lain-lain.

Halaman
1234
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved