Berita Pemprov Kalimantan Timur

KIPI Kaltara Dilecut Penuhi Kriteria Evaluasi Penilaian

Saat ini memang belum ada kegiatan, karena masih berprogres. Namun, kami yakin KIPI Kaltara akan segera beroperasi

KIPI Kaltara Dilecut Penuhi Kriteria Evaluasi Penilaian
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie 

TANJUNG SELOR - Dalam melakukan evaluasi penilaian kawasan industri (KI) dalam proyek strategis nasional (PSN), ada sejumlah kriteria ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Yakni, kriteria dasar, kriteria strategis dan kriteria operasional.

Dituturkan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, kriteria dasar itu meliputi kesesuaian rencana pengembangan KI dengan RPJMN dan atau rencana strategis (Renstra), kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), mendapatkan dukungan dan komitmen yang sudah dilakukan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden Khusus.

“Di kriteria dasar ini, rencana pengembangan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning-Mangkupadi atau KIPI Kaltara sudah memenuhinya. Bahkan, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi masuk kedalam Perpres No. 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” kata Irianto.

Kriteria selanjutnya, adalah kriteria strategis. Disini, rencana pengembangan KI harus memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, kedaulatan nasional dan pemerataan ekonomi.

Selain itu, harus ada keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur, dan berperan dalam distribusi proyek secara regional.

Kriteria terakhir, adalah kriteria operasional. Dituturkan Irianto, KI harus memiliki pengelola KI baik secara kelembagaan, perjanjian kerja sama dan kemampuan finansial. Juga harus memiliki perjanjian kerja sama antara pengelola KI dan calon tenant yang akan beroperasi.

Selanjutnya, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk memfasilitasi KI sesuai dengan indikasi program dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.

“Untuk proposal proyeknya harus memiliki studi kelayakan yang berkualitas, dokumen perencanaan pembangunan KI, izin lokasi, izin lingkungan. Tak itu saja, penguasaan lahan pun harus sudah clean and clear minimal 50 hektare dalam satu hamparan oleh pengelola KI,” papar Gubernur.

Lebih jauh lagi, didalam KI harus ada pembangunan sarana dan prasarana dasar dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) sudah diperoleh di akhir 2019.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved