Menteri Tenaga Kerja Wacanakan Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, ada dua list program BPJS Ketenagakerjaan yang dapat ditambahkan

Menteri Tenaga Kerja Wacanakan Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan
TribunKaltim.co/Faris Dzulfiqar Fasya
Hanif Dhakiri saat menghadiri seminar 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menteri Tenaga Kerja, Muhammad  Hanif Dhakiri mengatakan,  ada dua list program BPJS Ketenagakerjaan yang dapat ditambahkan yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Seminar Nasional Ketenagakerjaan dan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0, yang dilaksanakan di Gran Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan.

Hanif menjelaskan,  wacana tersebut dirancang untuk menyelaraskan dengan perubahan zaman,  di mana pola kerja semakin berubah dari masa ke masa. Saat ini negara tidak dapat lagi menjamin bahwa seseorang dapat memiliki 1 jenis pekerjaan sampai ia pensiun.

"Misalkan dulu orang kerja di Pertamina sampai pensiun negara bisa menjamin, namun sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Saat ini yang bisa dijamin negara adalah,  orang itu dapat bekerja namun bukan dalam 1 pekerjaan saja" terangnya.

Ia mengaku saat ini PNS merupakan pekerjaan yang sangat diminati karena dijamin sampai pensiun, namun nantinya tak lagi dijamin. " Sudah ada tanda-tandanya bahwa pegawai pemerintah tidak menjamin kerja seseorang sampai pensiun, karena sekarang ada namanya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)" ujar Hanif.

Untuk itu, direncanakan adanya JKP dan jaminan pelatihan dan sertifikasi, "JKP ini semacam unemplyoyed benefit atau bantalan sosial bagi mereka yang terkena PHK. Jadi jika anda di PHK hari ini dalam kurun waktu tertentu, anda masih punya pendapatan yang dicover oleh JKP tersebut jadi selama masa itu anda bisa mendapat atau mengikuti pelatihan," katanya.

"Pelatihan itu kan biasanya harus makanya ada juga jaminan pelatihan dan sertifikasi sehingga bisa memanfaatkan masa transisi tersebut, untuk mendapatkan keterampilan baru dan mencari pekerjaan lain" sambungnya.

Hanif menegaskan bahwa jaminan ini masih merupakan wacana yang masih harus dikaji terlebih dahulu.

"Saya sudah meminta BPJS untuk mengkaji, prosesnya masih panjang dan apabila hal ini memang diperlukan juga masih harus merevisi undang-undang sistem jaminan nasional" tutupnya.

(TribunKaltim.co/Faris Dzulfiqar Fasya)

Baca Juga

Pasca Kenaikan Iuran, Sri Mulyani akan Gembleng BPJS Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Perawatan Karyawan PT HSP

Meski Banyak Tantangan, Jokowi Bakal Tandatangani Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Defisit BPJS Kesehatan Tarif Dinaikan, Berdampak ke Obat-obatan di Balikpapan akan Terjadi Inflasi

BPJS Kesehatan Perkuat Koordinasi dengan Faskes

 

 

Penulis: Faris Dzulfiqar Fasya
Editor: Samir Paturusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved