Breaking News

BREAKING NEWS Pawai Budaya Warga Ibu Kota Baru RI di Maridan ITCI Penajam, Ada Replika Monas

Biasanya perayaan HUT RI hanya jalan sehat, atau lomba 17an yang digelar oleh warga sekitar. Tapi tahun ini sangat meriah ada pawai budaya.

BREAKING NEWS Pawai Budaya Warga Ibu Kota Baru RI di Maridan ITCI Penajam, Ada Replika Monas
TribunKaltim.Co/HO Kel Maridan
Warga ibu kota baru Republik Indonesia saat membawa Replika Monas dalam Pawai Budaya Memeriahkan HUT RI di Tanjung Harapan, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (9/9/2019) pagi. 

Saya sudah tanya banyak orang, kalau harga Rp 2 juta per meter, banyak yang minat. Orang Jakarta banyak yang punya uang. Dalam tiga hari juga habis.

Bandingkan dengan harga di sini (lokasi strategis Jakarta), harga tanah sudah Rp 200 juta per meter," ujar Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan lebih dari 35 pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9) siang.

Presiden menjelaskan, hamparan tanah di Kabupaten PPU dan Kukar, calon lokasi ibu kota negara baru merupakan tanah negara dengan luas keseluruhan 180 ribu hektare (ha).

Peta lokasi Kalimantan Timur ada Kabupaten Kutai Kartenegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Presiden Joko Widodo menyatakan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia ada di Kalimantan Timur, ibu kota bukan lagi di Jakarta.
Peta lokasi Kalimantan Timur ada Kabupaten Kutai Kartenegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Presiden Joko Widodo menyatakan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia ada di Kalimantan Timur, ibu kota bukan lagi di Jakarta. (Tribunkaltim.co/Budi Susilo)

"Jadi areal yang kita patok itu 180 ribu hektare. Tapi tidak semua itu akan dibangun. Yang akan dibangun untuk ibu kota baru 40 ribu hektare," ujar Presiden Jokowi.

Perinciannya, pembangunan jangka panjang ibu kota baru seluas 40.000 hektare. Dari luasan itu, 10.000 ha akan dipakai untuk lokasi pembangunan kompleks perkantoran pemerintah pusat.

Dari 10 ribu hektare, akan dibangun terlebih dahulu kompleks istana dan kantor kementerian/lembaga.

Kemudian, sisa lahan peruntukan 30.000 hetare dijual dengan menawarkan ke pembeli per individu, bukan korporasi. Dan, tidak melalui perantara, semacam pengembang.

Masih menurut rencana Presiden, ibu kota negara di Kaltim langsung di bawah otoritas Presiden. Bukan dalam pengawasan Gubernur, maupun Bupati atau Walikota.

Namun, urusan penjualan tanah akan ditangani badan otorita, yang lembaganya masih dalam tahan pembahasan.

Sebelum menjual tanah seluas sekitar 30 ribu kektare, akan terlebih dahulu dibuatkan aturannya. Misalnya, tanah dibuat kavling-kavling ukuran luas 200 meter, 500 meter, dan untuk perusahaan misalnya maksimum 5.000 meter.

"Syaratnya, tanah harus dibangun dalam dua tahun, jika tidak dibangun, sertifikatnya akan dicabut. Rumah tidak boleh satu lantai, minimum 2 lantai. Tidak boleh juga tinggi-tinggi, maksimum 6 lantai," ujar Jokowi.

Rencana menjual tanah tersebut menjawab kritik sejumlah kalangan karena mempertanyakan sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru.

Sebagai mana diketahui, pemerintah telah mengumumkan ibu kota baru berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Jakarta, Senin (26/8).

Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.

Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.

"Sebenarnya saya sudah tanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Bu, ini menurut Bappenas, dana yang dari APBN sekitar 19 persen, bagaimana?

'Lalu ibu Sri Mulyani bilang, wah itu kecil pak. Silakan lanjut.' Jadi saya lanjutkan," kata Jokowi sembari berseloroh "Biasanya ibu Menkeu, kalau minta dana, langsung keluar 10 kalkulator. Tapi ini, tidak."

"Kalau harga Rp 2 juta per meter (kali 30 ribu hektare = 300 juta meter, Red), maka pemerintah akan mendapat Rp 600 triliun.

Apalagi kalau dijual Rp 3 juta per meter, kita sudah mendapat Rp 900 triliun. Tapi kita tidak untuk mencari untung. Ingat tanah ibu kota ini, tanah negara, jadi tidak perlu membeli," ujar Presiden Jokowi.  

(Tribunkaltim.co)

Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved