Berita DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Sepakati Pembentukan 8 Fraksi dan 3 Pokja, Ini Daftar Lengkapnya

Tiga hari pasca dilantik delapan fraksi dan tiga kelompok kerja DPRD Kaltim berhasil dibentuk.

DPRD Kaltim Sepakati Pembentukan 8 Fraksi dan 3 Pokja, Ini Daftar Lengkapnya
HUMAS DPRD KALTIM
Ketua Sementara DPRD Kaltim Makmur HAPK memimpin sidang paripurna perdana di gedung Karang Paci, Samarinda, Kamis (5/9/2019). Ia didampingi wakil ketua sementara, Samsun. 

SAMARINDA - Tiga hari pasca dilantik delapan fraksi dan tiga kelompok kerja berhasil dibentuk.

Pengesahan pembentukan fraksi-fraksi dan Pokja disahkan dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kaltim dengan agenda pengesahan jadwal kerja, pembentukan fraksi-fraksi, pembentukan tiga Pokja yakni tata tertib, internal dan eksternal, Kamis (5/9/2019).

Rapat dipimpin Ketua sementara DPRD Kaltim Makmur HAPK, didampingi Muhammad Samsun, dan Sekwan M Ramadhan serta Kabag Persidangan dan Humas Setwan Salamat Harahap.

Adapun delapan fraksi yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa - Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Demokrat - Nasional Demokrat.

Ketua sementara DPRD Kaltim Makmur HAPK menuturkan kendati fraksi-fraksi telah dibentuk dan disahkan terkait komposisi struktur pimpinan dan anggota diserahkan kepada internal masing-masing fraksi untuk melakukan pembahasan.

Seperti diketahui, fraksi merupakan perpanjangan tangan partai di lembaga DPRD, sehingga terkait komposisi struktur pimpinan sepenuhnya merupakan hak dari partai masing-masing melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait tiga Pokja yang dibentuk yaitu Pokja tata tertib, Internal dan eksternal. Dia menuturkan pembentukan Pokja sesuai mekanisme dan kesepakatan bersama dalam rangka menyusun alat/badan kelengkapan dewan.

"Pokja tatib bertugas menyusun rancangan tata tertib dewan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan tugas-tugas kedinasan. Dan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Sedangkan, Pokja Internal bertugas menyusun agenda masa kerja 2019 dan menyusun orientasi dan pendalaman materi DPRD.

"Tentu yang mengadakan pihak Kemendagri RI dan kementerian terkait lainnya, untuk itu kami serahkan kepada pihak Setwan untuk berkomunikasi terkait jadwal pelaksanaan," imbuhnya. (adv/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved