Berita Pemprov Kalimantan Utara

Gubernur Ingatkan Pengelolaan Anggaran Terencana dan Inovatif, Prioritaskan Bersentuhan Masyarakat

Gubernur mengingatkan agar, setiap pengguna anggaran, termasuk pengelola Dana Desa untuk berpikir kreatif dan inovatif

Gubernur Ingatkan Pengelolaan Anggaran Terencana dan Inovatif, Prioritaskan Bersentuhan Masyarakat
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama para camat di Tarakan, Minggu (8/9/2019) malam. 

TARAKAN – Setiap program kerja dan kegiatan yang akan telah direncanakan, diharapkan dapat direalisasikan secara objektif, sesuai target yang diusung.

Hal tersebut, dapat dilakukan dengan inovasi dan kreativitas tanpa perlu menunggu pendanaannya. Tak terkecuali dalam pengelolaan dana desa, maupun kegiatan lainny di desa-desa di Kalimantan Utara (Kaltara).

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie terkait pemanfaatan Dana Desa untuk menopang kemajuan pembangunan di Kaltara dari wilayah perdesaan.

Gubernur mengingatkan agar, setiap pengguna anggaran, termasuk pengelola Dana Desa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyusun rencana kegiatan yang baik dan benar.

“Semuanya, harus diawali dari niatan yang baik. Hal inilah yang dilakukan Pemprov Kaltara, saat pertama kali dibentuk. Semuanya dimulai dari nol anggaran, dan nol sumber daya manusia, juga sarana-prasarana. Dengan perjuangan, maka banyak diperoleh hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat. Seperti jalan, dan lainnya,” ucap Gubernur saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Tarakan, Senin (9/9/2019) malam.

Berbekal hal tersebut, berbagai pencapaian diraih Provinsi Kaltara. Seperti, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Penurunan angka kemiskinan, hingga capaian berbagai penghargaan dari Lembaga Independen, maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai informasi, pada 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,04 persen, tertinggi di Kalimantan. Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,22 persen. Juga angka kemiskinan yang mencapai 6,86 persen, jauh turun dibandingkan pada 2013 sebelum Kaltara terbentuk yang masih pada angka 11 persen lebih.

“Semuanya dilakukan dengan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum, asas transparan serta akuntabel. Dengan asas tersebut, Kaltara juga menjadi contoh bagi daerah lain. Seperti, dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, Kaltara adalah yang terbaik di Indonesia,” jelas Irianto.

Berbicara soal kemiskinan, Gubernur mengakui bahwa persentasenya memang fluktuatif. Ini karena banyaknya orang yang datang ke Kaltara untuk mencari kerja. Sehingga menyebabkan pertumbuhan jumlah angka kemiskinan juga pengangguran.

Grafis Capaian Indikator Makro Provinsi Kaltara 2018
Grafis Capaian Indikator Makro Provinsi Kaltara 2018 (HUMASPROV KALTARA)

“Dari itu, kepada camat dan kepala desa agar memperhatikan warga baru yang datang, selain untuk mencegah radikalisme juga untuk memprediksi tingkat pengangguran dan pertumbuhan kemiskinan di desa,” urai Gubernur.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved