Ibu Kota Baru

Pembebasan Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru Tidak Mahal, Begini Respon Gubernur Kaltim Isran Noor

Gubernur Kaltim Isran Noor, dalam Pergub Penataan Kawasan Khusus Non Komersial tersebut nantinya juga akan mengakomodir kepentingan negara

Pembebasan Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru Tidak Mahal, Begini Respon Gubernur Kaltim Isran Noor
Tribun Kaltim/Kementerian PUPR
Ibu Kota Baru Indonesia Resmi Akan Dipindah di Kalimantan Timur, Simak Foto Rencana Pembangunannya 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Untuk kesekian kalinya Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan agar para Tuan Takur atau spekulan tanah untuk tidak bermain-main di lokasi ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur.

Kali ini Gubernur Kaltim Isran Noor, pun menyatakan, pemerintah tidak akan membayar mahal saat melaksanakan pembebasan lahan di lokasi Ibu Kota Negara.

“Pemilik lahan pribadipun nanti tidak dibayar mahal. Tidak akan diberi konpensasi seenak-enaknya ia minta,” ujarnya saat ditanya awak Tribunkaltim.co soal apakah ada kelanjutan komonikasi dengan Presiden Jokowi soal perpindahan IKN di Kaltim, pada Senin (9/9/2019), pukul 11.45 WITA, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Sehingga, dibeberkan Gubernur Kaltim Isran Noor, dalam Pergub Penataan Kawasan Khusus Non Komersial tersebut nantinya juga akan mengakomodir kepentingan negara dalam hal pelaksanaan pembebasan lahan.

Terlebih, ditegaskan olehnya, kepada para spekulan tanah nantinya akan menjadi sangat rugi apabila memaksa untuk menguasai tanah di lokasi Ibu Kota Negara.

“Kalau memang mau rugi, silahkan saja coba beli lahan di situ (Lokasi IKN). Pergub ini dibuat, agar orang juga tidak terlalu rugi banyak.

Bagi para spekulan lahan, kasian juga nanti. Kalau ada Pergub itu nantinya, mereka akan mengetahui bahwa lahan itu adalah milik negara. Hanya saja, tidak dapat kita ungkap di depan kalian (Awak media). Saya minta maaf klo soal itu,” paparnya.

Pergub ini juga, ditegaskan Isran, bukanlah satu-satunya payung hukum untuk dijadikan pedoman untuk pembangunan IKN.

Aturan yang lebih tinggi, disampaikan olehnya, masih digodok oleh pemerintah pusat maupun DPR RI. Tahun 2020, secara simultan, dikatakan Isran, akan diselesaikan seluruh payung hukum IKN.

“Kalau Pergub ini, tinggal saya tandatangani saja. Kalau perlu, dari kemarin sudah saya tandatangani. Akan tetapi, ini menyangkut payung hukum. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru. Kalau buru-buru, nanti bisa jadi masalah kedepannya,” katanya. 

Halaman
123
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved