Berita Pemprov Kalimantan Timur

Talkshow Pre Negosiasi ERPA FCPF-CF, Isran Tegaskan Ibu Kota Negara Tak akan Ganggu Lingkungan

"Saya harap partisipasi aktif dari peserta talk show. Dapat memberikan pandangan yang bertujuan untuk kebaikan

Talkshow Pre Negosiasi ERPA FCPF-CF, Isran Tegaskan Ibu Kota Negara Tak akan Ganggu Lingkungan
HUMASPROV KALTIM/SYAIFUL ANWAR
Gubernur Isran Noor berpesan agar implementasi program dan laporan pertanggungjawaban carbon fund kepada Bank Dunia disajikan dengan baik. 

SAMARINDA - Rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur dipastikan tidak akan mengganggu lingkungan. Karena pembangunannya berdasarkan kaidah dan etika lingkungan.

Demikian ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Launching dan Talkshow Proses Pre Negosiasi Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) Program Penurunan Emisi Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) Kaltim di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Senin (09/09/2019).

"Jadi Bank Dunia dan negara donor tidak perlu khawatir. Jika ruang terbuka hijau (RTH) biasanya 30 persen akan dibalik di ibu kota negara yang baru, RTH akan menjadi 60-70 persen. Kita juga akan lakukan revitalisasi kawasan hutan lindung Sungai Wain dan Bukit Bengkirai yang berada di sekitar atau dekat dengan lokasi ibu kota negara," tegas Isran.

Dia menjelaskan nantinya pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru mengusung konsep green city, forest city, sustainable city, modern city dan smart city. Untuk itu tidak perlu ragukan komitmen Pemprov Kaltim terhadap lingkungan.

"Karena soal lingkungan ini bukan urusan kita saja, melainkan sudah menjadi urusan dunia. Ibu kota dipersiapkan lahan yang luas. Minimal 180 ribu hektar. Bahkan kita persiapkan 250 ribu hektar. Dan untuk pembangunan infrastruktur penunjangnya seperti gedung, jalan dan lainnya hanya memakan 30 persen dari total luasan lahan," jelasnya.

Isran pun mengingatkan kepada seluruh stakeholder khususnya dari pemerintah provinsi yang menangani carbon fund Bank Dunia ini agar bekerja dengan baik dan teliti, karena pertanggungjawabannya kepada negara pendonor dengan metode pembayaran berbasis kinerja.

"Sistem dan pembuatan pelaporan harus baik. Jangan bikin malu pemerintah provinsi. Jadi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena Kaltim sebagai provinsi pertama dan percontohan untuk program FCPF ini,” pesan Isran.

Melalui kegiatan talkshow yang dilaksanakan atas kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemprov Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dan FCPF-CF, Isran Noor berharap dapat merumuskan kesepakatan yang segera untuk ditindaklanjuti pada level atas.

"Saya harap partisipasi aktif dari peserta talk show. Dapat memberikan pandangan yang bertujuan untuk kebaikan. Karena Kaltim sudah diberikan kepercayaan dunia internasional. Untuk itu harus dijaga bersama," harap Isran.

Sementara Practice Manager Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik Ann Jeanette Glauber, diwakili Senior Environment Specialist Andre Aquino mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras dan komitmen KLHK dan Pemprov Kaltim dalam menjalankan inisiatif ini.

Dia berharap ERPA berjalan baik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi setiap pihak. Diharapkan juga manfaat FCPF-Carbon Fund dapat diterima oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

“Kami berharap dukungan ini dapat mendorong terjadinya transformasi jangka panjang provinsi Kaltim hingga ke seluruh lapisan masyarakatnya sehingga provinsi ini dapat menjadi yang terdepan dalam pembangunan rendah karbon dan pengelolaan hutan yang lestari” kata Andre Aquino.

Tampak hadir Bupati Paser Yusriansyah Sarkawi, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLKH Agus Justianto, Koordinator Proyek FCPF-Carbon Fund I Wayan Susi Dharmawan, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rachmawaty, Ketua DDPI Kaltim Prof Daddy Ruhiyat, perwakilan bupati/walikota se-Kaltim, serta tokoh adat dari desa/kampung yang masuk dalam program Proklim+. (her/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved