Pilkada Kaltara

PDIP Kaltara Pasti Berkoalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2020, Begini Hitung-hitungannya

Ditegaskan pula, tidak mungkin bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur semuanya berasal dari PDIP. Dengan kata lain harus juga ada dari luar PDIP.

PDIP Kaltara Pasti Berkoalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2020, Begini Hitung-hitungannya
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Suasana kantor pengurus PDIP Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada Rabu (11/9/2019) siang. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SEOR - Jika ingin mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Kaltara atau Kalimantan Utara di Pilkada 2020 mendatang secara serentak maka Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kalimatan Utara harus berkoalisi dengan sejumlah parpol.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara, Norhayati Andris, Rabu (11/9/2019) kepada Tribunkaltim.co saat ditemui di gedung DPRD Kalimantan Utara

Koalisi diperlukan untuk memenuhi syarat dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD. Sebagaimana diketahui, PDIP memperoleh 5 kursi di DPRD Kalimantan Utara saat ini dari total 35 kursi.

"Jadi kita paling tidak butuh 2 kursi lagi untuk mengusung calon. Jadi kalau nanti sudah ada restu dari DPP, tentu kami harus berkoalisi. Harus cari 2 atau 3 kursi lagi," tuturnya. 

Ditegaskan pula, tidak mungkin bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur semuanya berasal dari PDIP. Dengan kata lain harus juga ada dari luar PDIP.

"Nah ini yang kami mau kolaborasi. Mudah-mudahan kami dapat. Apakah PDIP itu mengusung bakal calon gubernurnya atau mengusung bakal calon wakilnya. Intinya masih fleksibel," ujarnya.

Yang jelas, tambahnya, tim DPP (dewan Pengurus Pusat) PDIP akan turun melakukan survei dan membaca peta politik.

"Tentunya dengan penjaringan juga akan dilihat track record figur itu seperti apa, minat masyarakat bagaimana, dan kecocokan posisi figur tersebut apakah di gubernur atau cocok di wakil gubernur. Jadi tim dari DPP itu akan turun," ujarnya.

Sehingga DPD sebutnya tidak memiliki hak untuk merekomendasikan salah satu figur kepada DPP agar diusung.

"Semuanya itu full keputusan DPP," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved