Berita Pemprov Kalimantan Timur

Berharap Masukan Cara Jitu Lindungi Hak Konsumen, BPKN RI Gelar FGD Evaluasi Stranas PK

Perlindungan konsumen merupakan garda terdepan dalam melindungi hak-hak konsumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berharap Masukan Cara Jitu Lindungi Hak Konsumen, BPKN RI Gelar FGD Evaluasi Stranas PK
bpkn.go.id
Ketua Komisioner BPKN RI Ardiansyah Parman 

SAMARINDA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebijakan Perlindungan Konsumen Evaluasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK) 2017-2019 di Samarinda.

Perlindungan konsumen merupakan garda terdepan dalam melindungi hak-hak konsumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Perlindungan konsumen yang baik dapat membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terutama meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional dan daerah," kata Ketua Komisioner BPKN RI Ardiansyah Parman saat membuka Evaluasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2017-2019 di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/9/2019).

Ardiansyah menjelaskan diperlukan kerja sama semua pihak menuju sukses perlindungan konsumen ini. Apalagi, sudah ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan tiga macam kelembagaan yang dapat berperan dalam perlindungan konsumen.

Yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

BPKN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Sedangkan BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan di tiap daerah tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Sementara LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi saat ini dihadapkan pada perkembangan teknologi digital. Maka, perlindungan konsumen harus dikawal bersama," jelasnya.

Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim H Nazrin mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor ketika menjadi keynote speech menjelaskan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya Kaltim sangat perlu didukung.

Karena itu, ke depan diperlukan adanya arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan perlindungan konsumen nasional yang lebih strategis, harmonis, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

"Apabila ini telah dilakukan, maka akan lebih mudah pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya, ke depan diperlukan perlindungan konsumen ketika instansi pemerintah mengeluarkan informasi kepada masyarakat," tegasnya.

Selain itu, diharapkan diperoleh kesimpulan dan masukan agar perlindungan konsumen terlaksana lebih profesional.

Hadir Anggota Komisioner BPKN RI Edib Muslim sebagai narasumber, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Barang Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltim Hj Rumiati sebagai narasumber dan sejumlah perwakilan Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kaltim maupun instansi vertikal lingkup provinsi. (jay/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved