Berita Pemkab Kutai Barat

Pandangan Umum Fraksi Raperda APBD 2020 Kubar, Apresiasi Kinerja Pemkab Juga Catatan.Berikut Ini

Perlu diketahui bahwa penetapan Kebijakan Rancangan APDB Kabupaten Kutai Barat 2020 bertumpu pada empat bagian penting.

Pandangan Umum Fraksi Raperda APBD 2020 Kubar, Apresiasi Kinerja Pemkab Juga Catatan.Berikut Ini
HUMASKAB KUBAR
Suasana rapat paripurna pandangan umum fraksi mengeai Raperda APBD 2020 Kutai Barat. Rapat dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD HM Zainudin Thaib dan dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan bersama para kepala OPD di lingkungan Pemkab Kubar. 

Ketiga, angka pendapatan belanja dan pembiyaan yang dicantumkan dalam Raperda TA 2020 harus riil atau akurat sebab angka riil atau akurat baru dapat diketahui dan diterima pemerintah daerah baru dikeluarkan oleh pemerintaha pusat melalui Menteri Keuangan.

Keempat dalam struktur APBD TA 2020 pada pos belanja tidak langsung tidak terlihat angka-angka yang dialokasikan pada belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan pada keuangan provinsi/kabupaten dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga, demikian juga pada belanja langsung.

Dan kelima hasil pemantauan oleh pihak DPRD dan informasi serta masukan dari masyarakat agar dapat disampaikan kepada Pemerintah terkait jembatan ATJ dan jalan jalur dua menuju Kampung Mencelew agar dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya.

Perwakilan Fraksi gabungan Hanura Nasdem Perindo H Aulia dalam pemaparan pemandangan umum juga mengapresiasi dan berterima atas penyampaian nota pengantar pada tanggal 9 September yang lalu.

Adapun lima catatan penting , di antaranya soal pemerataan pembangunan dan peningkatan infrasruktur serta pembangunan sarana kampung dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat kampung.

Perwakilan Fraksi Demokrat Noratim menyatakan percaya dan optimistis bahwa Pemkab Kutai Barat memiliki strategi tepat dan jitu diterapkan pada kebijakan APBD sehingga capaian kinerja keuangan TA 2020 dapat meningkat lebih baik lagi.

Adapun masukkanya, menegaskan 7 prinsip penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Selain itu, sejalan dan selaras dengan prinsip penyusunan APBD.

Perwakilan Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera H Sopiansyah menuturkan dalam melakukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mengabaikan azas juga fungsi umum dan terkait realisasi fisik APBD TA 2018 yang lalu maka kedepannya agar lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan skal prioritas maupun efisiensi anggaran, tuturnya.(HMS11)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved