Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Apresiasi Masukan Lima Fraksi DPRD, Ini Jawaban Bupati FX Yapan

Bupati Kubar FX Yapan menyampaikan terima kasih atas atensinya perlunya payung hukum terhadap kegiatan yang telah dianggarkan.

Pemkab Kubar Apresiasi Masukan Lima Fraksi DPRD, Ini Jawaban Bupati FX Yapan
HUMASKAB KUBAR
Bupati Kubar FX Yapan menyerahkan dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi kepada DPRD Kubar. Yapan menyampaikan nota pengantar Raperda Perubahan APBD Kubar 2019, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kubar, Rabu (11/9/2019). 

SENDAWAR - Pemkab Kutai Barat (Kubar) mengapresiasikan dukungan dan masukan lima fraksi DPRD Kubar terhadap nota pengantar raperda perubahan APBD Kubar 2019.

Yakni, PDI Perjuangan, Golongan Karya (Golkar), Fraksi Gabungan Hanura-Nasdem-Perindo (FG-HNP), Demokrat dan Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera.

Bupati Kubar FX Yapan menyampaikan terima kasih atas atensinya perlunya payung hukum terhadap kegiatan yang telah dianggarkan. Pemerintah berusaha mengantisipasi serta mengeliminir persoalan yang mungkin terjadi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan APBD 2019.

Hal ini disampaikan Bupati pada acara jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi di DPRD Kubar tentang nota pengantar Raperda perubahan APBD Kubar 2019, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kubar, Rabu (11/10).

Berikutnya, pemerintah sependapat bahwa penyusunan dan pembahasan perubahan APBD 2019 harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, ekonomis dan harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problema masyarakat.

Pemerintah Kubar berusaha memaksimalkan serapan anggaran perubahan APBD 2019, mengingat waktu yang tersedia relatif singkat sehingga program-program yang ada di dalamnya dapat secara optimal dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kubar.

"Terima kasih kepada PDI Perjuangan atas penghargaan terhadap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi beragam kesulitan yang terjadi di masyarakat,"ucapnya.

Berkenaan dengan PU dari Fraksi Golkar, pemerintah sependapat terkait proyeksi SiLPA dalam perhitungan penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD 2019. Oleh karena itu, dalam mencantumkan SiLPA pemerintah daerah menggunakan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Kaltim atas LKPD 2018.

Pada prinsipnya pemerintah sangat memahami atas catatan Fraksi Golkar terhadap kenaikan PAD yang bertambah sebesar Rp25,16 miliar. Pemerintah berusaha melalui Perangkat Daerah (PD) dalam mengoptimalkan sumber-sumber yang menjadi objek dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam rangka untuk memenuhi target pendapatan dengan upaya melakukan intesifikasi dan eksitensifikasi sumber-sumber wajib pajak dan retribusi serta lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian, pemerintah mengapresiasikan pernyataan terhadap kenaikan dana perimbangan dan pemerintah optimis dana bagi hasil pajak/bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tercapai.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved