Enggan Komentar Tapi Percaya Diri, Ini Tanggapan Unik Firli soal Revisi UU KPK saat Masih Capim

Ketentuan tersebut, kata Firli, harus menjadi pedoman.

Kendati demikian, Firli enggan berkomentar tentang setuju tidaknya dia terhadap rencana DPR merevisi UU KPK.

Ia hanya menyebut, segala sesuatu harus dijalankan dengan landasan hukum.

"Negara kita adalah negara hukum dan dijamin UUD 1945, di situ Negara Indonesia berdasarkan hukum, artinya segala sesuatu dijalankan hukum, tidak ada yang menjadi persoalan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Salah satu aturan yang bakal direvisi adalah kewenangan KPK menerbitkan SP3.

Adapun SP3 diterbitkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 yang berbunyi

"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun."

Tak masalah ada dewan pengawas

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur kepolisian, Irjen Firli Bahuri tak masalah akan rencana pembentukan dewan pengawas selama hal itu bertujuan memperkuat KPK.

Rencana pembentukan dewan pengawas ini menjadi salah satu rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Sejauh untuk memperkuat KPK, (pembentukan dewan pengawas) saya rasa tidak ada masalah," kata Firli selepas menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Firli pun enggan memberi komentar lebih jauh saat ditanya soal kewenangan dewan pengawas sesuai revisi undang-undang.

"Nanti kalau saya sudah ketua atau komisioner KPK baru ya, sekarang kan masih calon kita," ujar dia.