Penyandang Disabilitas Mampu jadi Relawan Pemilu

Sejatinya melalui pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Sosial Kalimantan Utara dengan sejumlah penyandang disabilitas

Penyandang Disabilitas Mampu jadi Relawan Pemilu
TribunKaltim.co/M Arfan
Syawal Rianto, Ketua DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA) Provinsi Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua DPD Pusat Pemilu Akses Disabilitas (PPUA) Kalimantan Timur, Syawal Rianto mengaku diberi mandat oleh pengurus pusat untuk mendorong terbentuknya DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA), dan DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kalimantan Utara.

Sejatinya melalui pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Sosial Kalimantan Utara dengan sejumlah penyandang disabilitas, Kamis (12/9/2019) di Kantor KPU Kalimantan Utara menandatakan telah dibentuknya tiga organisasi tersebut.

Ia kemudian menggarisbawahi perihal peran penyandang disabilitas dalam Pemilu atau pun Pilkada.

Menurut Syawal Rianto, penyandang disabilitas punya hak memilih dan dipilih. Ia juga menekankan kembali bahwasanya, KPU harus menyediakan TPS yang mudah dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas.

"Kalau kita lihat sejauh ini, sudah baik pelayanannya. Ada yang pakai kursi roda. Jadi pada intinya kaum disabilitas tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapatkan haknya," sebutnya, Kamis (12/9/2019).

Selain menjadi pemilih, penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam hal panitia penyelenggara ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.

"Bisa juga terlibat menjadi relawan KPU. Minimal untuk mengajak keluarganya atau penyandang disabilitas lainnya untuk menggunakan hak pilih," kata Sekretaris DPD PPDI Kalimantan Timur ini.

Di Kalimantan Timur, saat Pilpres kemarin, sudah banyak penyandang-penyandang disabilitas yang ikut terlibat dalam mensukseskan pesta demokrasi itu.

"Jadi di Kalimantan Utara juga pasti bisa. Dan kami berterimakasih kepada KPU Kalimantan Utara yang telah menerima kami dan telah memberikan hak penyandang disabilitas di pemilihan-pemilihan sebelumnya," ujarnya.

Lalu ang perlu ditingkatkan menurut Syawal adalah jumlah fasilitas umum yang ramah penyandang disabilitas, seperti trotoar, taman, perkantoran pemerintah dan instansi vertikal, dan lainnya.

"Sebetulnya ada, tetapi masih kurang. Masih perlu ditingkatkan. Jangankan di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur sendiri masih perlu ditingkatkan," ujarnya.

"Seperti halnya tanda-tanda atau rambu lalu lintas untuk tuna netra dan tuna rungu belum ada," tambahnya.

Ia juga berharap, pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Utara perlu dipayungi produk hukum berupa peraturan daerah yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Gubernur.

"Perda ini sangat perlu. Kalimantan Timur sudah ada Perda Penyandang Disabilitas. Dan sekarang menggodok Pergubnya untuk penguatan. Harapan saya di Kalimantan Utara uga sudah dimulai.Mudah-mudahan Pak Kepala Dinas Sosial bisa mendorong," ujarnya.

(*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved