Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Minim, Rentan Disalahgunakan Oknum

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Edib Muslim memulai kunjungannya di Kaltim untuk menyosialisasikan segera dibentuknya

Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Minim, Rentan Disalahgunakan Oknum
TribunKaltim/Purnomo susanto
Komisioner BPKN RI, Edib Muslim saat menyampaikan presentasi di Focus Group Discussion (FGD) kajian kebijakan perlindungan konsumen (PK), pada Kamis (12/9/2019), pukul 11.30. WITA, di Ruangan Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Edib Muslim memulai kunjungannya di Kaltim untuk menyosialisasikan segera dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasalnya, hingga sampai saat ini belum ada aturan yang mengakomodir perlindungan data pribadi tersebut.

"Banyak soal ditimbulkan akibat belum adanya aturan terkait hal ini. Misalnya saja, beberapa waktu lalu ada Pinjaman Online (Pinjol) yang mengumbar data pribadi nasabahnya yang tidak dapat membayar utang pada Financial Tekhnologi (Fintech)," ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Kamis (12/9/2019), pukul 12.00 WITA, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

"Hal ini dikarenakan, perlindungan data pribadi warga negara yang tidak terlindungi secara baik. Untuk itu, kami melakukan sosialisasi dengan mengunjungi daerah-daerah untuk segera mendorong agar undang-undang ini dapat segera terbentuk dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," lanjutnya.

Berbagai macam persoalan juga timbul, disampaikan Edib, muncul dari persoalan tidak terlindunginya data pribadi warga negara.

Pasalnya, tidak jarang perusahaan berbasis online berskala nasional maupun internasional menggunakan data pribadi warga negara untuk mencari keuntungan.

"Dapat kita mengambil contoh, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang nilai assetnya sangat murah dibandingkan dengan perusahaan angkutan online yang bisa dibilang tidak memiliki asset sebanyak PT Garuda Indonesia. Bahkan, perusahaan angkutan online itu tidak banyak memiliki kantor di Indonesia," paparnya.

Atas kejadian tersebut, Edib menyatakan, negara dirugikan dengan penggunaan data pribadi warga negara yang menjadikan perusahaan jasa online tersebut diuntungkan.

Sedangkan, ditegaskan olehnya, perusahaan milik negara malah jauh lebih murah. Tentunya, disampaikan Edib, Indonesia tidak menginginkan hal tersebut terus terjadi.

"Kalau boleh saya ungkap, harga PT Garuda Indonesia itu tidak lebih dari Rp 20 triliun. Sedangkan perusajaan jasa angkutan online itu harganya Rp 60 triliun. Itu semua, karena data jutaan transaksi dan data pribadi warga negara kita yang masuk dalam server perusahaan jasa angkutan online. Masa kita mau seperti itu terus," tuturnya.

Seluruh persoalan itu, disampaikan Edib, pihaknya mengidentifikasi telah ada masalah pada kebijakan negara dalam mengatur jenis usaha yang ada dalam Negara. Setelah diterbitkannya UU perlindungan data pribadi tersebut nantinya, disampaikan Edib, maka akan ada banyak aturan perundang-undangan yang juga akan berubah.

"Misalnya saja UU kependudukan, UU BUMN, UU BPS dan banyak UU lainnya. Negara memang benar-benar harus melindungi data pribadi warga negaranya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan. Dan benar-benar, data pribadi warga negara itu hanya untuk kebutuhan negara saja. Bukan untuk kebutuhan lainnya," tuturnya.

"Tahun 2021 mendatang, ditargetkan UU Perlindungan Data Warga negara ini harus sudah diterbitkan. Saat ini, kita terus mengumpulkan data dan informasi di setiap daerah untuk bagaimana UU ini nantinya tepat saat diterapkan. Terlebih, Kaltim yang telah ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Tentunya, akan banyak yang hijrah ke Kaltim," lanjutnya lagi.

(*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved