Berita Pemprov Kalimantan Timur

Sosialisasikan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Wagub: Kelolalah Barang dengan Serius dan Sabar

pengelolaan BMD perlu ditata, khususnya dalam hal tertib administrasi, fisik dan hukum terhadap penggunaan BMD.

Sosialisasikan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Wagub: Kelolalah Barang dengan Serius dan Sabar
HUMASPROV KALTIM/SYAIFUL ANWAR
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi membukan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Batu, Malang, Jawa Timur, Kamis (12/9/2019). 

MALANG – Aset daerah harus dikelola dengan keseriusan dan kesabaran.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Batu, Malang, Jawa Timur, Kamis (12/9/2019).

Wagub mengatakan dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dan masalah, antara lain terbatasnya SDM yang mampu menyajikan laporan sesuai prinsip penilaian yang baik dan benar, serta kebijakan untuk pengelolaan aset yang belum mengakomodasi semua hal yang diperlukan.

Padahal lanjut Hadi Mulyadi, di era keterbukaan informasi dan otonomi daerah saat ini, pemerintahan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karena itu semua instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan perangkat daerah diharuskan untuk menyajikan laporan hasil program dan kegiatannya secara transparan dan akuntabel.

“Tujuannya agar semua yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD),” jelas Wagub.

Aset pemerintah kata Hadi Mulyadi adalah kekayaan yang harus dipelihara, dinilai, diamankan dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai amanah yang harus diemban untuk kesejahteraan masyarakat.

Wagub mengharapkan petugas pengelola barang bisa bekerja keras dan ikhlas disertai rasa cinta dan doa. Jangan sampai terjadi masalah seperti terkait pemilikan tanah pemerintah dengan masyarakat, karena tidak diperolehnya informasi yang benar tentang nilai dan aset yang dimiliki, padahal nilai aset ini sangat berperan untuk kepentingan pengelolaan aset daerah secara optimal.

Sebab itu Wagub minta agar pengelolaan BMD perlu ditata, khususnya dalam hal tertib administrasi, fisik dan hukum terhadap penggunaan BMD.

Begitu pula dalam hal pemanfaatan seperti dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerja sama penyediaan infrastruktur dan lain sebagainya.

“Pengelolaan dan manajemen aset merupakan hal mutlak dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Terlebih lagi hal ini sangat berpengaruh pada penilaian atau opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan yang kita harapkan adalah dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang kita capai selama ini,” kata Hadi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim Sa’adudin melaporkan sosialisasi dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan DJKN Kanwil Kaltim dan Kaltara, sedangkan para pesertanya adalah para Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna dari sejumlah perangkat daerah. (ri/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved