Spekulan Tanah Incar Lahan Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim: Saya Pastikan, Mereka akan Rugi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Lahan calon lokasi ibu kota negara menjadi magnet bagi spekulan tanah. Mereka berharap meraih pundi-pundi uang hasil pembelian lahan yang diharapkan akan naik beberapa kali lipat setelah, ibu kota negara dibangun di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Namun, niat tersebut sepertinya tidak akan berjalan mulus.

Menanggapi kabar maraknya spekulan tanah, Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan, lokasi ibu kota negara baru seluruhnya milik negara.

Sekitar 225 ribu hektare lahan telah disiapkan untuk kawasan ibu kota baru, meskipun pemerintah pusat hanya memerlukan 180 ribu hektare untuk lokasi IKN.

"Jadi, ada selentingan soal adanya pengusaha dari Jakarta atau Surabaya yang sudah mengincar lahan di lokasi ibu kota negara itu berita bohong. Itu hoaks," ujarnya kepada media, Rabu (11/9) siang, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

"Tidak bisa orang berspekulasi tanah di sana. Itukan tanah negara. Mana bisa tanah negara diperjualbelikan. Mau gantung diri orang mau beli tanah milik negara," lanjutnya.

Gubernur menjelaskan soal isu jual beli lahan pihak-pihak dari luar Kaltim mencoba melakukan negosiasi pembelian lahan di lokasi IKN.

Negara akan mengetahui, apabila ada seseorang melakukan transaksi jual beli di lokasi yang rencananya akan dibangun IKN.

Pasalnya, akta jual beli tanah nantinya akan menyebutkan waktu dan tempat pelaksanaan transaksi jual beli. Ditegaskan, Negara tidak akan membayar ganti rugi lahan yang telah dibeli.

"Akan ketahuan kalau mereka mau spekulasi tanah di sana. Kan akan ketahuan, kapan ia memiliki tanah. Jadi, kalau ada orang yang kedapatan dan mencoba seperti itu akan ketahuan kalau dia itu spekulan. Dan saya pastikan, ia pasti akan rugi. Tidak akan negara membayar orang itu," tuturnya.

Namun demikian, Isran mengungkapkan, biaya penataan atau relokasi warga yang berada di lokasi rencana dibangun ibu kota negara tetap akan dikeluarkan.