Ibu Kota Baru

Spekulan Tanah Incar Lahan Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim: Saya Pastikan, Mereka akan Rugi

Lahan calon lokasi ibu kota negara menjadi magnet bagi spekulan tanah. Mereka berharap meraih pundi-pundi uang hasil pembelian lahan

Spekulan Tanah Incar Lahan Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim: Saya Pastikan, Mereka akan Rugi
TribunKaltim.CO/Fachmi Rachman
Gubernur Kaltim, Isran Noor saat memaparkan presentasi tentang Kaltim diacara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) 

Akan tetapi, dibeberkan olehnya, pengeluaran negara untuk melakukan hal tersebut tidak akan terlalu menjadi beban. Pasalnya, banyak masyarakat tinggal di atas tanah negara.

"Pasti ada pengeluaran soal biaya penataan dan relokasi warga. Biaya itu tidak mungkin dihindari. Tapi, itu tidak akan membebani pemerintah.

Mereka itu mendiami lokasi milik negara. Berbeda, dengan masyarakat yang nantinya memiliki dokumen kepemilikan lengkap saat di relokasi nanti. Seperti, masyarakat yang memiliki sertifikat," ujarnya.

Agar spekulan tanah tidak bermain-main di lokasi rencana pembangunan ibu kota baru, Isran menegaskan, pemerintah tidak akan membayar mahal saat melaksanakan pembebasan lahan di lokasi IKN.

Pemilik lahan pribadipun, ditegaskan kembali olehnya, tidak akan dibayar mahal sesuai apa yang mereka minta.

Oleh karenanya, nantinya akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Penataan Kawasan Khusus Non Komersial yang akan mengakomodir kepentingan negara dalam hal pelaksanaan pembebasan lahan.

Kepada para spekulan tanah nantinya akan menjadi sangat rugi apabila memaksa untuk menguasai tanah di lokasi ibu kota negara.

Sebelumnya, Isran menyebutkan, Pergub bukanlah satu-satunya payung hukum untuk dijadikan pedoman untuk pembangunan ibu kota baru.

Baru Terbangun 30 Persen, Pemkab Kutai Barat Optimis Jalan Menuju Ibu Kota Baru Rampung Tahun Ini

Diwawancarai Wartawan CNA Digital Singapura, Isran Masih Ogah Bocorkan Koordinat Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Baru, Tim BPN/ATR Mulai Lakukan Identifikasi Lapangan di Kecamatan Sepaku PPU

Aturan yang lebih tinggi, masih digodok oleh pemerintah pusat maupun DPR RI. Tahun 2020, secara simultan, akan diselesaikan seluruh payung hukum IKN.

"Kalau memang mau rugi, silahkan saja coba beli lahan di situ (lokasi IKN). Pergub ini dibuat, agar orang juga tidak terlalu rugi banyak. Mereka akan mengetahui bahwa lahan itu adalah milik negara. Hanya saja, tidak dapat kita ungkap dulu," paparnya.

Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved