Berita Pemprov Kalimantan Utara

Harhubnas 2019, Pemprov Kaltara Intens Kembangkan Infrastruktur Perhubungan

ResKal kali ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019 yang jatuh pada 17 September.

Harhubnas 2019, Pemprov Kaltara Intens Kembangkan Infrastruktur Perhubungan
HUMASPROV KALTARA
Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid dan GM Perum DAMRI Tanjung Selor Tri Wijono Djati saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara edisi ke-56, Selasa (17/9). 

TANJUNG SELOR – Pada Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-56, menampilkan insan dunia perhubungan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Dalam hal ini diwakili oleh kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara Taupan Madjid, dan General Manager (GM) Perusahaan Umum (Perum) Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) Tanjung Selor Tri Wijono Djati.

ResKal kali ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019 yang jatuh pada 17 September.

Dituturkan kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid, moda transportasi yang sangat berpengaruh kepada budaya masyarakat di Kaltara adalah moda transportasi laut. Ini karena topografi Kaltara yang sebagian besar dihubungkan dengan lautan dan sungai. Untuk itu, pengembangan infrastruktur perhubungan laut mendapat perhatian.

“Dari beberapa pelabuhan sungai dan laut yang ada di Kaltara, pelabuhan dengan arus penumpang terbanyak adalah Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Untuk itu, dengan arahan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pelabuhan ini diprioritaskan pengembangannya,” kata Taupan.

Soal pengembangannya, ditargetkan pada tahun ini pembangunan dari sisi laut akan selesai dengan total biaya yang dialokasikan sekitar Rp 100 miliar.

“Pembenahan Pelabuhan Tengkayu I bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi laut, termasuk penyedia jasa layanan. Bahkan kedepan sistem layanan di Pelabuhan Tengkayu I akan menerapkan layanan seperti bandar udara (Bandara),” jelas Taupan.

Beriringan, akan dibenahi pula dari sisi penyedia jasa layanan transportasinya. Dalam hal ini, penyedia jasa layanan, utamanya speedboat reguler harus memenuhi persyaratan tertentu.

“Kedepan, saat mengurus perizinan, penyedia jasa layanan juga dituntut memenuhi standar kelayakan teknis speedboat reguler. Ada semacam peningkatan dimensi dan fasilitas yang disediakan didalam speedboat yang akan dioperasikan, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman,” tutur Taupan. Perizinan sendiri diterbitkan oleh instansi yang melakukan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Diinformasikan pula bahwa pada tahun ini, Kaltara menerima bantuan kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebanyak 3 unit. Masing-masing 1 unit untuk Provinsi Kaltara, Pemkab Nunukan, dan Pemkab Tana Tidung.

Halaman
123
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved