Jokowi Tolak Pengembalian Mandat 'Saya Tak Ragukan Pimpinan KPK'

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/9) lalu menyatakan mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi Tolak Pengembalian Mandat 'Saya Tak Ragukan Pimpinan KPK'
Kolase Kompas.com dan Tribunnews.com
Jokowi Tolak Pengembalian Mandat Pimpinan KPK 

TRIBUNKALTIM.CO - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/9) lalu menyatakan mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo.

Namun Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak ada istilah pengembalian mandat dari pimpinan KPK kepada Presiden dalam Undang undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Dalam UU KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat, nggak ada. Yang ada mengundurkan diri, meninggal dunia terkena tindak pidana korupsi, tapi yang mengembalikan mandat tidak ada," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Tiga orang pimpinan KPK yang menyerahkan mandat yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Laode M Syarif, dan Wakil Ketua Saut Situmorang.

Mereka menyerahkan pengelolaan KPK kepada Jokowi dan meminta Presiden segera mengambil langkah langkah penyelamatan.

"Sejak awal saya sudah sampaikan, saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang. Sudah saya sampaikan berkali kali, kinerja KPK itu baik," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan sampai saat ini pemerintah sedang bertarung untuk menggolkan revisi Undang-undang KPK di DPR. "Jadi perlu saya sampaikan, KPK merupakan lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam bernegara," tegas Presiden.

Dalam UU No 30 Tahun 2002, pasal 32 menyebutkan pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena (1) meninggal, (2) berakhir masa jabatannya, (3) menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, (4) berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; (5) mengundurkan diri; atau (6) dikenai sanksi berdasarkan UU KPK.

Dalam ayat 2 disebutkan dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. Sedangkan ayat (3) menyebutkan pemberhentian ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Penyerahan tanggung jawab kepada Presiden Jokowi itu menurut Agus Rahardjo karena KPK merasa dikepung berbagai pihak khususnya dalam revisi UU KPK yang dilakukan secara sembunyi sembunyi dan terburu buru.

Halaman
123
Penulis: Januar Alamijaya
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved