Berita Pemprov Kalimantan Utara

Tangani Kemiskinan, Rastra Terealisasi 75 Persen, Tiga Program Bansos Menyusul Disalurkan

sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Kaltara mencapai 48,78 ribu jiwa atau sekitar 6,63 persen

Tangani Kemiskinan, Rastra Terealisasi 75 Persen, Tiga Program Bansos Menyusul Disalurkan
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyambangi salah satu KPM bansos di Kaltara, tahun lalu. 

TANJUNG SELOR – Program penanganan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, dalam beberapa tahun terakhir dilakukan melalui pendekatan, dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga daerah tertinggal atau terpencil. Tak terkecuali di wilayah perbatasan antar negara.

Upaya itu diwujudkan dalam sejumlah program prioritas yang direalisasikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) tingkat provinsi, juga kabupaten dan kota.

Adapun program prioritas itu, di antaranya program bantuan Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dan Sarana Lingkungan (Sarling).

Adapula program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang termuat didalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Program-program ini direalisasikan dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN Dekonsentrasi dan APBN Kementerian Sosial, serta APBD,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, baru-baru ini.

Hingga Maret 2019, sebutnya, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Kaltara mencapai 48,78 ribu jiwa atau sekitar 6,63 persen dari total penduduk Kaltara. Sementara pada 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 50 ribu jiwa atau sekitar 7 persen, dan di 2017 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 48,56 persen atau 6,96 persen.

“Program prioritas penanganan fakir miskin tersebut, cukup berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Minimal, mereka mendapat motivasi baru untuk terus memperbaiki kesejahteraan hidupnya,” jelas Irianto yang didampingi kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltara, Heri Rudiyono.

Gubernur menegaskan, penerima bantuan sosial adalah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdaftar didalam Bantuan Data Terpadu (BDT) yang dibuat oleh Kementerian Sosial.

Grafis Bantuan Sosial di Kaltara Tahun 2019
Grafis Bantuan Sosial di Kaltara Tahun 2019 (HUMASPROV KALTARA)

“Usulan data tersebut berasal dari desa. Dari itu, saya berharap pemerintah desa di Kaltara untuk aktif mendata warga miskin di sekitarnya. Mungkin saja ada masyarakat umum yang belum masuk kategori KPM karena kehilangan mata pencaharian atau faktor lain (bencana) sehingga mereka harus didata untuk masuk menjadi BDT,” bebernya.

Hal ini juga didukung oleh pemerintah pusat yang menetapkan pembaharuan BDT setiap 3 bulan sekali. Dengan menggunakan BDT dalam penetapan sasaran pada semua program bantuan sosial, komplementaritas bantuan sosial kepada KPM akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi KPM.

Halaman
1234
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved