Ibu Kota Baru Kalimantan

Mantan Menteri SBY Ungkap Lahan HTI Ibu Kota Baru Dikuasai Miliuner Sukanto Tanoto, Begini Faktanya

Mantan anggota kabinet Presiden SBY ini menyebut, lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur sebagian besar merupakan milik miliuner Sukanto Tanoto

Mantan Menteri SBY Ungkap Lahan HTI Ibu Kota Baru Dikuasai Miliuner Sukanto Tanoto, Begini Faktanya
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
Foto udara Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru RI. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar mengejutkan datang dari mantan Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat.

Mantan anggota kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebut, lahan Hutan Tanaman Industri ibu kota baru di Kalimantan Timur sebagian besar merupakan milik miliuner Sukanto Tanoto.

Lahan pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE) ini adalah kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil alih pemerintah.

Bisnis RGE Sukanto Tanoto ini meliputi bisnis manufaktur pulp dan kertas lewat sia Pacific Resources International Holding Ltd. dan Asia Symbol, minyak kelapa sawit melalui Asian Agri dan Apikal, rayon dan pulp khusus melalui Sateri International dan APR dan bidang energi lewat usahanya Pacific Oil & Gas.

"Saya baru dikasih tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil oleh pemerintah," kata MS Hidayat yang juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah tidak lagi kesulitan untuk penyediaan lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Jadi tidak ada masalah dengan tanah," ucapnya.

Ia berharap pemerintah segera mengunci harga tanah di kawasan tersebut. Pasalnya, lahan-lahan itu bisa diklaim sejumlah spekulan lahan.

"Ada spekulan di sana. Harga disepakati pemerintah, dan kalau gitu kita setuju pemerintah punya landbank, tanah-tanah dikuasai pemerintah sesuai dengan perizinan harga tetapkan sama. Kalau itu diserahkan ke spekulan jadi tidak visible," urainya seraya menjelaskan, pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan pada 2024 mendatang.

"Tahun depan berarti pemerintah bisa bangun infrastruktur utama, seperti jalan-jalan, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya. Kalau masterplan sudah siap, maka juga harus mulai dibangun gedung-gedung pemerintah yang diperlukan. Itu (sumber dananya) bisa melalui APBN dulu," paparnya.

Warga Ibu Kota Baru Indonesia Sediakan Kayu Bajakah Siap Minum Gratis, Mulai Dijual Online

Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Bakal Bahas Spesifik Lokasi Serta Aparatur dan Regulasinya

Halaman
1234
Editor: ade mayasanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved