Ibu Kota Baru Kalimantan

Mantan Menteri SBY Ungkap Lahan HTI Ibu Kota Baru Dikuasai Miliuner Sukanto Tanoto, Begini Faktanya

Mantan anggota kabinet Presiden SBY ini menyebut, lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur sebagian besar merupakan milik miliuner Sukanto Tanoto

Mantan Menteri SBY Ungkap Lahan HTI Ibu Kota Baru Dikuasai Miliuner Sukanto Tanoto, Begini Faktanya
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
Foto udara Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru RI. 

Berdasarkan hasil hasil pendataan Barang Milik Negara (BMN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih dalam proses audit.

Nilai aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp 1.123 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bambang Brodjonegoro) mengatakan, aset tersebut bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah.

Yakni untuk membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Revaluasi aset di Jakarta, dari hitungan Dirjen Kekayaan Negara sementara di atas Rp 1.100 triliun," ujar Bambang di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dia menjelaskan, aset tersebut berupa gedung fisik maupun tanah yang dimiliki pemerintah di Jakarta, mulai dari gedung pusat pemerintahan seperti gedung kementerian, komplek DPR-MPR, hingga rumah dinas para pejabat negara.

"Ini bukan hanya kantor kementerian, DPR/MPR, rumah dinas saya sekarang di Jakarta pun aset pemerintah. Dan itu sudah berapa nilainya sekarang, saya saja sudah tidak mampu beli," ujar dia.

Dalam skema pembiayaan yang sudah direncanakan, kebutuhan pendanaan ibu kota baru di tahap awal sebesar Rp 466 triliun, Rp 123,2 triliun akan didapatkan dari investor swasta dan BUMN, Rp 253,4 triliun lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sisanya, Rp 89,4 triliun akan melalui APBN. Adapun Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawata mengatakan, aset negara secara keseluruhan bisa mencapai Rp 6.000 triliun.

Meski demikian, tidak seluruhnya tidak bisa diandalkan untuk mendanai pembangunan ibu kota baru.

Halaman
1234
Editor: ade mayasanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved