Ibu Kota Baru

Dinas Ketahanan Pangan PPU Pastikan Pembangunan Infrastruktur IKN Tidak Gunakan Lahan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan PPU memastikan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pemindahan ibu kota negara tidak gunakan lahan pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan PPU Pastikan Pembangunan Infrastruktur IKN Tidak Gunakan Lahan Pertanian
TribunKaltim.Co/Heriani AM
Kadis Ketahanan Pangan, Surito Widarie 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dinas Ketahanan Pangan PPU Pastikan Pembangunan Infrastruktur IKN Tidak Gunakan Lahan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pemindahan ibu kota negara (IKN) tidak menggunakan lahan pertanian.

Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan pendukung lain.

Di Kabupaten PPU, lahan pertaniannya seluas 13 ribu hektare.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, Surito Widarie mengatakan, perlindungan lahan pertanian tidak bisa diganggu gugat, karena memiliki payung hukum.

Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bappenas Tegaskan Tidak Ada Denda Tarik Konsesi Lahan Lokasi Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur

Pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Hotel di Balikpapan Sudah Rasakan Imbasnya

"Bisa saya pastikan, untuk kebutuhan infrastruktur, membangun jalan dan gedung-gedung, tidak akan menggunakan lahan pertanian," katanya, Jumat (20/9/2019).

"Sudah ada regulasi yang mengatur bahwa lahan pertanian tidak bisa dikonversi ke yang lain. Dan itu harus maksimal kita pertahankan," sambungnya.

Selain Undang-Undang, regulasi tersebut akan diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda).

"Kita sedang menunggu Perda-nya untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)," sambungnya.

Halaman
1234
Penulis: Heriani AM
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved