Presiden Jokowi Minta Tunda Pengesahan Revisi KUHP, Begini Tanggapan Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI akan mempertimbangkan usulan dan permintaan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahkan Revisi KUHP.

Presiden Jokowi Minta Tunda Pengesahan Revisi KUHP, Begini Tanggapan Komisi III DPR RI
YouTube KOMPASTV
Presiden Jokowi meminta DPR tunda pengesahan RUU KUHP. Pengumuman itu disampaikan di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Presiden Jokowi Minta Tunda Pengesahan Revisi KUHP, Begini Tanggapan Komisi III DPR RI

Revisi KUHP mendulang pro dan kontra di masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan Revisi KUHP. 

Komisi III DPR RI pun menanggapi permintaan Jokowi tersebut.

Komisi III DPR RI akan mempertimbangkan usulan dan permintaan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahkan revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kami akan mempertimbangkan usulan dan permintaan presiden terkait penundaan pembahasan RKUHP. Kami akan mengkomunikasikan segera kepada seluruh fraksi di DPR yang ikut pembahasan RKUHP bersama Tim pemerintah," ujar Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu kepada Tribunnews.com, Jumat (20/9/2019).

Bila RKUHP Tak Ditolak, Proses Hukum untuk Kumpul Kebo Bakal Berubah, Ada Peran Kepala Desa

Masinton Pasaribu menjelaskan, proses dan mekanisme pembahasan di DPR baru selesai di tahap tingkat satu, yaitu tingkat alat kelengkapan dewan atau komisi.

"Baru sebatas usulan komisi untuk dibawa ke dalam pembahasan tingkat II (dua) dan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna," jelasnya.

Dalam peraturan tata tertib DPR, usulan menuju ke Paripurna harus melalui tahapan badan musyawarah (bamus) pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi tentang persetujuan agenda pembahasan dalam sidang paripurna.

Tentunya DPR wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi Yang berkembang dari masyarakat terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP.

Dalam masa penundaan ini, Masinton Pasaribu menyarankan DPR bersama pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luas terkait pasal-pasal krusial yang sedang dipersoalkan masyarakat.

Halaman
12
Editor: Rita
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved