Dandim Sarankan Pemkab Paser Harus Punya SOP Tanggap Bencana, Ini Manfaatnya Saat Ada Peristiwa

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Upaya penanggulangan bencana, baik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla maupun banjir menurut Dandim 0904/Tng Letkol Czi Widya Wijanarko, Senin (23/9/2019).

Akan lebih baik apabila pemerintah daerah memiliki Standar Operasional Prosedur atau SOP.

“Seperti upaya penanggulangan karhutla.

Itu jauh akan lebih mudah dan lebih cepat diatasi apabila kita bekerja dalam satu tim yang solid dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.

Supaya itu terwujud, kami sarankan pemerintah daerah membuatkan SOP,” kata Widya.

Sejauh ini, lanjut Widya, kecamatan di Kabupaten Paser belum kebagian peran dalam penetapan Siaga Darurat Karhutla.

Sehingga mereka tidak disediakan anggaran khusus untuk mengatasi karhutla di wilayahnya masing-masing, termasuk membentuk Posko Siaga Darurat Karhutla.

“Penetapan Siaga Darurat Karhutla difasilitasi anggaran kegiatan, yang selama ini masih terfokus di tingkat kabupaten.

Padahal penanggulangan Karhutla akan lebih efektif dilakukan stakeholder tingkat kecamatan, begitu pula dengan bencana banjir,” ucapnya.

Karena alokasi anggaran tanggap bencana menyesuaikan ketetapkan Surat Keputusan (SK) kepala daerah.

Sehingga stakeholder tingkat kecamatan harus jadi bagian tim terpadu Siaga Darurat Karhutla.

Mengingat karhutla terjadi di semua kecamatan Kabupaten Paser.

“Supaya tim kecamatan otomatis bergerak.

Ketika SK Siaga Darurat Karhutla (jadi bagian tim) atau SK Siaga Darurat Banjir ditetapkan, pemerintah daerah perlu membuat SOP.

Yang diantaranya memuat siapa-siapa saja yang terlibat dalam tim tingkat kecamatan,” tambahnya. (*)