Ribuan Mahasiswa di Samarinda Geruduk Kantor DPRD Kaltim Tolak Semua Upaya Pelemahan KPK

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang.

Ribuan Mahasiswa di Samarinda Geruduk Kantor DPRD Kaltim Tolak Semua Upaya Pelemahan KPK
TRIBUN KALTIM / CHRISTOPER D
TOLAK REVISI UU KPK - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu menggelar aksi tolak RUU KPK di depan DPRD Kaltim, Senin (23/9/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ribuan Mahasiswa di Samarinda Geruduk Kantor DPRD Kaltim Tolak Semua Upaya Pelemahan KPK

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang.

Sebelum menggelar orasi di depan gedung wakil rakyat Kaltim, mahasiswa terlebih dahulu menggelar long march dari depan masjid Islamic Center, Jalan Slamet Riyadi. Kedatangan mahasiswa ke kantor DPRD Kaltim tidak lain untuk menolak RUU KPK yang saat ini terus menjadi polemik di masyarakat.

BREAKING NEWS - Mahasiswa Gabungan Gelar Aksi Penyampaian Pendapat di Kantor DPRD Kaltim

Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK dan RKHUP, Mahasiswa Bawa Spanduk Satire Komisi Penyelamat Koruptor

BREAKING NEWS - Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Balikpapan, Tolak Revisi UU KPK dan Revisi KUHP

Standar Ganda Jokowi Sikapi RKUHP dan RUU KPK, Pusako Curiga Penundaan Cuma untuk Redam Gejolak

Aksi yang awalnya berjalan dengan damai, berubah menjadi gaduh ketika massa aksi meminta untuk masuk ke dalam lingkungan DPRD Kaltim.

Aksi saling dorong tidak terhindarkan dari aksi tersebut, bahkan sejumlah Polwan yang awalnya berada diposisi paling depan berhadapan dengan massa, ditarik mundur dan digantikan dengan personel Polisi lainnya.

Aksi saling dorong itu terjadi ketika massa meminta untuk dapat masuk ke dalam lingkungan DPRD Kaltim. Namun, permintaan itu ditolak dan terjadilah aksi saling doro treeng.

Masaa menilai, selain RUU KPK yang telah disahkan, menurut pihaknya masyarakat juga kecewa terhadap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Termasuk revisi UU Penahanan, revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Minerba.

Massa yakin hampir semua hal dalam UU tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan justru lebih memihak kepentingan kelompok tertentu.

Ketika kebebasan dalam memberikan pendapat maupun kritik dianggap sebagai ancaman, penghinaan, penghasutan dan pelecehan.

"Ini jelas bertentangan dengan negara demokrasi. Begitu banyak rancangan-rancangan peraturan yang ingin dimuat kedalam Undang-Undang, justru terlihat sangat dipaksakan, sarat akan kepentingan, tidak mengutamakan dampak untuk kesejahteraan," ucap Humas aksi, Sayid Ferhat Hasyim, Senin (23/9/2019).

Halaman
12
Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved