Warga PPU Berharap Budaya Lokal Harus Dipertahankan dan Jadi Ciri Khas Ibu Kota Negara

PENAJAM - Dukukungan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengalir pasca ditetapkannya daerah ini, menjadi salah satu bagian dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia (RI) oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Dukungan salah satunya seperti diungkapkan oleh Subur Priono, yang merupakan warga Kecamatan Waru, Kabupaten PPU ini. Ia mengatakan bahwa, ada alasan untuk tidak mendukung perpindahan Ibu kota RI ke Kabupaten PPU tersebut. Apalagi itu merupakan keputusan yang telah disampaikan Presiden secara langsung.

"Saya pribadi pastilah sangat setuju dan mendukung sekali atas keputusan presiden tentang perpindahan Ibukota Negara ini ke Kabupaten PPU, " ungkap Subur Priono saat dikonfirmasi di kediamannya, Sabtu, (21/9/2019) sore.

Dia mengatakan bahwa dengan Ibu kota berada di Kabupaten PPU ini, pasti daerah akan mengalami perubah besar dan jauh lebih maju dalam berbagai bidang pembangunannya.

Dicontohkannya, ketika PPU dulu masih merupakan sebuah Kecamatan Penajam yang merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Paser atau sekitar tahun 2007 silam, APBD Penajam saat itu hanya berkisar Rp 2 miliar.

Kemudian segala urusan masyarakat dengan pemerintah daerah juga sangatlah jauh karena harus ke Kabupaten Paser sebagai ibu kota kabupaten ketika itu. Ditambah lagi pembangunan berpuluh-puluh tahun juga berjalan sangat lambat. Belum lagi persoalan -persoalan lainnya yang harus dihadapi oleh masyarakat daerah ini karena sangatlah jauh dari pusat pemerintahan.

Namun ketika Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten PPU pada tahun 2002 lalu, berbagai sektor pembangunan mengalami kemajuan secara signifikan. Bahkan APBD PPU pernah lebih dari Rp 2 triliun. Kemudian berbagai pembangunan daerah secara drastis juga mengalami kemajuan, begitu juga sektor-sektor lainnya.

"Ini merupakan salah satu contoh kecil tentang perubahan kemajuan sebuah daerah ke level yang lebih tinggi dari sebuah Kecamatan Penajam menjadi Kabupaten PPU. Apalagi jika kabupaten ini menjadi sebuah Ibu Kota Negara, pasti kemajuan luar biasa akan terjadi di Kabupaten PPU," harapnya.

Ketika ditanya apakah tidak khawatr tentang kemacetan seperti yang terjadi saat ini di Ibu Kota Jakarta jika Kabupaten PPU menjadi sebuah Ibu Kota Negara, dengan tegas ia mengatakan bahwa PPU saat ini memiliki wilayah yang masih sangat luas, sehingga untuk sebuah Ibu Kota Negara, pembangunan dapat ditata sebaik mungkin sejak awal agar kedepan tidak menimbulkan kesemrawutan pembangunan termasuk lalu lintas.

"Berbeda apa yang ada di Ibu Kota Jakarta saat ini. Dibangun dengan cara apapun kemacetan itu tidak dapat dihindari lagi karena memang Jakarta saat ini sudah tidak memiliki lahan kosong kemudian jumlah penduduknya telah melampaui batas, "jelasnya.

Hanya saja dirinya berharap kelak jika Ibu Kota Negara RI telah berada di Kabupaten PPU, budaya daerah yang ada tidak hilang dan tergerus oleh waktu begitu saja. Tetapi budaya itu dapat menjadi ciri khas sebuah Ibu Kota Negara Indonesia.

"PPU ini memiliki beraneka ragam budaya di dalamnya. Berbagai suku, adat istiadat juga ada di sana mulai suku Paser, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan sebagainya, bahkan Bupati AGM pernah mengatakan PPU ini merupakan sebuah negara Indonesia kecil, karena berbagai suku dan adat istiadat ada didalamnya. Kami berharap budaya-budaya ini tidak akan tergerus oleh waktu walaupun kabupaten ini nantinya menjadi sebuah Ibu Kota negara, " tutup. (Advertorial/Humas6/Kominfo)