Cegah Kasus Perdagangan Orang, Pemkab Nunukan Minta Pelindo Siapkan Tempat Khusus di Pelabuhan

Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, salah satu pintu masuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia baik secara legal maupun ilegal.

Cegah Kasus Perdagangan Orang, Pemkab Nunukan Minta Pelindo Siapkan Tempat Khusus di Pelabuhan
Tribun Kaltim/Junisah
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nunukan, Muhammad Amin (nomor dua dari kiri) bersama perwakilan pemprov kaltara dan IMO, Rabu (25/9/2019) di Hotel Royal Crown 

TRIBUNKALTIM.CO - Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, salah satu pintu masuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia baik secara legal maupun ilegal.

Melihat kondisi ini, tentunya aksi kejahatan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) rawan terjadi di Kabupaten Nunukan.

Dengan adanya kondisi inilah yang membuat Pemkab Nunukan berencana membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Suami Ternyata Bukan Orang Kaya, Inilah Sederet Pengakuan Korban Perdagangan Orang Modus Perjodohan

Kenali Perdagangan Orang Bermodus Pengantin Pesanan, 2 WNI dan 8 WNA Berhasil Diringkus Polisi

Dengan Modus Kawin Kontrak, 7 WNA Diamankan Polda Kalbar, Diduga Sindikat Perdagangan Orang

Fakta Baru Pesta Seks di Yogyakarta, Penonton Dikenakan Tarif hingga Kena UU Perdagangan Orang

Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nunukan, Muhammad Amin, untuk sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan TPPO pihaknya masih minim.

Misalnya tempat khusus di pelabuhan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami TPPO.

"Rencananya kami mau komunikasi dengan Pelindo agar di pelabuhan kami mendapatkan tempat khusus bagi WNI yang mengalami TPPO," ucapnya di kegiatan Komitmen Bersama Pencegahan dan Penanganan TPPO yang diselenggarakan International Organization for Migration (IMO), Rabu (25/9/2019) di Hotel Royal Crown Kota Tarakan.

Pria yang akrab disapa Amin, mengungkapkan, penanganan WNI yang mengalami TPPO harus dibedakan tempatnya. Berbeda dengan WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

Tak hanya itu saja, kata Amin, di rumah sakit diperlukan pula ruangan khusus bagi WNI yang mengalami TPPO.

"Karena korban yang mengalami TPPO ini psikisnya pasti akan terganggu. Sebab bisa saja menjadi korban seksualitas atau pun kejahatan lainnya. Jadi tidak mungkin dimasukan di ruangan orang sakit jiwa, karena apa yang dialami korban TPPO ini bukan orang yang sakit jiwa," ujarnya.

Untuk rumah atau tempat tinggal bagi WNI yang mengalami TPPO, pihaknya telah menyediakan rumah dan ini ditangani oleh Dinas Sosial (Dinsos).

Halaman
12
Penulis: Junisah
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved