Jadi Lokasi Ibu Kota Negara Baru, Pemkab PPU Masih Ragu-ragu Susun RTRW Nasional

TRIBUNKALTIM.CO - Pasca penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai salah satu wilayah ibu kota negara (IKN) baru.

Pemerintah Kabupaten PPU, secara proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Wakil Bupati PPU, Hamdam mengatakan, hal yang paling pertama kali dilakukan untuk memindahkan lokasi pusat pemerintahan tersebut adalah merubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional.

• 4 Kelurahan Diduga Kuat Lokasi Ibu Kota Baru RI di Kaltim, Satunya Sulit Ditembus Sinyal Telkomsel

• Datang ke Kaltim, Mardani Ali Sera Ingatkan Gubernur Agar Ibu Kota Baru Tak Dikuasai 9 Naga

• Anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota Bertemu Pemprov Kaltim, Dapat Data Awal untuk Bekerja

• Lokasi Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, KLHK Ingatkan Bangun Ibu Kota Negara Jaga Hulu Demi Air

Perubahan RTRW tersebut, harus dimulai dari skala nasional yakni pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan terakhir pemerintah kabupaten.

"Tapi bisa kita susun secara bersamaan karena kita sudah tahu kontennya," katanya, Rabu (25/9/2019).

Pemerintah PPU, lanjut Hamdam banyak menjalin koordinasi, agar kedepan kebijakan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat saling berkesesuaian dan tidak tumpang tindih terkait program pemindahan ibu kota.

"Bagaimana kebijakan yang sudah kita susun melalui APBD, tidak overload dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sekarang belum ada yang overload, tapi kita menjaga-jaga agar anggaran kita tidak ada yang terbuang," lanjutnya.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten PPU secepatnya ingin ada penyesuaian tata ruang.

Sebagai contoh, jika Pemkab PPU membangun kantor kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, secara permanen dan representatif, anggarannya bisa mencapai Rp7 miliar.

Sedangkan secara tiba-tiba, dalam pembangunan IKN, di lokasi yang sama akan dibangun kantor-kantor kementerian umum.

"Itu yang saya maksud pembangunan overland, kita menjaga itu. Maka dari itu perlu segera penyesuaian tata ruang," imbuhnya.

Hamdam belum bisa membocorkan lokasi yang menjadi master point pusat pemerintahan Republik Indonesia, karena ia juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Sebelumya, tim dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan identifikasi lapangan pada dua desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sepaku, yakni Desa Bukit Raya, Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan.

Namun, masyarakat hanya bisa menduga, keputusan tetap berada ditangan pemerintah pusat.

"Dari pusat sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan dan diskusi soal tata ruang, tapi belum final. Kita berharap, bersama-sama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menggarap rancangan RTRW secara simultan," bebernya.

"Tinggal pusat menentukan, wilayah IKN yang dimaksud, lalu kita sesuaikan dengan ruang kita," pungkasnya.