Anggota DPRD Ini Sindir Calon Lokasi Ibu Kota Baru, Lucu Saja Sepaku Jalannya Berlubang dan Berdebu
Kerugian pertama di Kecamatan Sepaku jika mendengar berita kawasan tersebut adalah kawasan Perusahaan, maka ribuan masyarakat kehilangan pekerjaan.
Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Ini agar kebakaran hutan dan lahan ini khususnya di wilayah Kalimantan Timur jangan sampai menjadi suatu indikator yang bisa menurunkan rencana Kalimantan Timur untuk menjadi lokasi ibu kota baru.
Untuk diketahui laporan saat ini mencatat diperiode 2017 sampai 2018 kebakaran hutan dan lahan terbanyak terjadi di Sanggata Kabupaten Kutai Timur.
Dan untuk saat ini dari Januari sampai September 2019 ini terbanyak kebakaran hutan dan lahan adalah wilayah Kabupaten Kukar dan disusul wilayah Kutai Timur.
"Agar bisa menyadarkan masyarakat, sebab budaya itu susah, membuka lahan dengan membakarnya menjadi masalah di Kaltim dan Indonesia," katanya.
Dalam kegiatan ini Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim Prof Dr. Ir. H. Muhammad Aswin. Mm mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor untuk menutup acara tersebut.
Aswin dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dewan yang menyempatkan waktu untuk hadir.
"Jadi apa yang disampaikan anggota DPRD isu startegis bahwa di daerah kita juga memperhatikan konflik, konflik itu ada dari dulu, jangan sampai akibat adanya perpecahan itu bangsa kita terpecah belah," katanya.
Dia pun mengingatkan untuk kasus kebakaran hutan juga masalah yang perlu diperhatikan, dijaga bersama. Dari anggota dewan ini menyatakan ada beberapa daerah masyarakat ada yang ditahan.
"Mereka ingin kejelasan bagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada di Kaltim ini orang itu melakukan pembakaran ladang itu hal yang biasa. Jadi lakukanlah maksimal dua hektar diberikan tolerir," ucapnya.
Dengan cara memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana supaya tidak menjalar kebakaran itu.
"Salah satu solusi yang dibuat. Kalau bisa jangan masyarakat yang ditangkap, karena mereka sudah tahu juga siapa perusahaan perkebunan itu," ungkapnya.
Untuk ibu kota negara, masyarakat harus ada sinkronisasi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) PPU dan RPJP Kaltim.
"Jangan sampai nanti tata ruang yang ada membuat warga gigit jari, jangan sampai ibu kota hanya lewat tol saja tidak melewati kampung, sehingga warga tidak dapat apa-apa," kata Aswin.
Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan jajaran Kepolisian bersama TNI serta unsur masyarakat dan instansi pemerintahan terkait. Rabu (25/9/2019), Kecamatan Sangatta Utara bersama kepolisian, TNI dan masyarakat menggelar apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan Karhutla di wilayah Sangatta Utara, Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Suroso, Kasatgas Asistensi karhutla Polda Kaltim, Kalimantan Timur untuk wilayah Samarinda, Kutai Timur dan Bontang mengatakan karhutla di wilayah Kaltim, masih kondusif dibanding enam provinsi lainnya di Kalsel, Kalbar, Kalteng, Jambi, Riau dan Sumatera Selatan.
