Berita Pemprov Kalimantan Utara

Indeks Demokrasi di Kaltara Baik, Gubernur Irianto Diganjar Penghargaan Menkopolhukam

Pemprov Kaltara menerima penghargaan dari Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam)

Indeks Demokrasi di Kaltara Baik, Gubernur Irianto Diganjar Penghargaan Menkopolhukam
HUMASPROV KALTARA
PENGHARGAAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (keempat dari kanan) berfoto bersama Sesmenkopolhukam Letjen TNI Tri Soewandono (kelima dari kanan) usai menerima Piagam Penghargaan Provinsi Dengan Capaian IDI 2018 Kategori “Baik”, Kamis (26/9/2019). 

JAKARTA – Kamis (26/9/2019) pagi bertempat di Istana Ballroom Lantai 4 Hotel Sari Pasifik Jakarta, Gubernur Dr H Irianto Lambrie atas nama Pemprov Kaltara menerima penghargaan dari Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) sebagai Provinsi Yang Capaian IDI 2018 Kategori “Baik”.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Menteri Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sesmenkopolhukam) Letjen TNI Tri Soewandono mewakili Menkopolhukam Wiranto.

Ia didampingi kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr Suhariyanto, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Dr Didik Suprayitno mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Deputi Bidang Polhumhankam Slamet Soedarsono mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Ka Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Ditanya soal raihan penghargaan tersebut, Gubernur mengaku bersyukur dan mengapreasiasi kinerja setiap elemen yang mendukung hingga terciptanya kondusifitas pada pelaksanaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Kaltara.

“Hasil ini, kembali membuktikan bahwa Kaltara masih memiliki iklim demokrasi yang kondusif didalam lingkungan yang heterogen. IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Jadi, capaian ini sangat menggembirakan,” kata Irianto.

Adapun 3 aspek yang diukur tersebut, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan sipil untuk penilaian IDI 2018, Kaltara memperoleh poin 97,36. Selanjutnya pada aspek hak-hak politik, Kaltara memperoleh 75,80 poin; dan aspek lembaga demokrasi, Kaltara mencapai poin 68,95.

“Kalau melihat laporan BPS, dibandingkan dengan IDI Kaltara tahun 2017, pada 2018 mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Yaitu hanya naik 0,01 dari sebelumnya IDI 2017 sebesar 81,06 (dalam skala 0 sampai 100).

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 76,98. Capaian kinerja demokrasi tersebut juga menempatkan Kaltara pada kategori ‘baik’ selama dua tahun berturut-turut,” jelas Gubernur.

Sebagai informasi, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Dengan kata lain, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah,” tutur Gubernur.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved